Foto - foto dari masa ke masa

Bersama adik-adik yang juga Dosen di Universitas Indonesia - Arry Harryanto Reksodiputro; Guru Besar di Fakultas Kedokteran, dan Herwati Djoharnas; mantan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Foto diatas diambil sekitar tahun 1993 (tidak lama setelah saya diangkat menjadi Guru Besar FHUI).

Sebagai salah seorang penyusun konsep rancangan KUHP Nasional memberikan penjelasan tentang pasal baru dalam rancangan yang oleh masyarakat diberi nama pasal tentang larangan praktek santet di Indonesia.

Sebenarnya pasal "santet" samasekali tidak memuat kata santet, yang dilarang adalah orang yang mengaku mempunyai kekuatan magis untuk mencelakai orang lain - jadi yang dilarang adalah menipu dengan mengaku mempunyai kekuatan magis mencelakai orang lain.

Penyerahan kenang-kenangan oleh Gubernur PTIK setelah memberikan ceramah tentang pasal "santet" di draft rancangan KUHP Nasional (tahun 1993).

Seminar tentang isu-isu perdagangan di kawasan ASEAN - saya mewakili kantor konsultan hukum ABNR.

Silaturahmi dengan Dr. Arifin Siregar - pada waktu itu Menteri Perdagangan RI - di latar belakang adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

Foto bersama Ibu Jeanette "Benji" Bennington pada tahun 1990an.

Syukuran ulang tahun ke 70 di Fakultas Hukum UI - Depok, Maret 2007.

Memberi sambutan di acara Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2013 yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional pada November 2013 di Jakarta.

Bersama Hakim Agung - Gayus Lumbuun dan Anggota Komisi Hukum Nasional - Frans Hendra Winarta di acara SPHN 2013.

 

Foto bersama Pak Paul Moedikdo dan Ibu Greet di rumahnya di Belanda pada bulan Desember 2013. Pak Paul adalah dosen saya di Fakultas Hukum UI, kemudian menjadi pembimbing saya untuk menjadi dosen kriminologi di UI.

Wacana tentang Dewan Advokat Nasional (Suatu Saran Pemanfaatannya)*

Pengantar

Dewan Advokat Nasional (disingkat DAN) dalam RUU Advokat 2013[1], ditafsirkan sebagai salah satu upaya untuk menjembatani hiruk-pikuk (“gaduh”) yang selama ini ada di dalam dan di antara organisasi profesi advokat di Indonesia. Suatu survey ditahun 1996-1997 yang dilakukan BAPPENAS (jadi sebelum Era Reformasi ! )[2] memberikan observasi sebagai berikut: “Tidak ada koordinasi kerja antara sejumlah asosiasi profesional,sebab masing-masing organisasi berpusat pada diri sendiri (ego-sentris). Juga tidak ada kesatuan kerja yang mengarah pada suatu program bersama untuk pembangunan hukum”.

Pada waktu itu para advokat diwakili oleh organisasi profesi: Peradin, Ikadin, AAI, HPHI, dan AKHI.Disamping itu masih ada organisasi sarjana hukum, seperti: Persahi (umum sarjana hukum), INI (Notaris), IKAHI (Hakim), dan Persaja (Jaksa). Survey menemukan adanya “ketegangan di antara mereka” dan merekomendasikan sebagai kebijakan jangka pendek (1-2 tahun) agar “memusatkan program kerja mereka pada upaya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada profesi hukum”.[3] Dan sebagai akibat “diagnosis dari  survey ini”, menyimpulkan bahwa “Asosiasi profesi telah kehilangan keteladanan mereka untuk memperbaiki perilaku buruk para anggotanya”, maka direkomendasikanlah untuk : ”Perancangan Buku Pedoman Standar Kerja dan Etika Profesi untuk mereka yang bekerja dalam profesi hukum”[4]

Sekarang lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak temuan survey tersebut, kelihatannya keadaan belumlah berubah. Ini tidak berarti bahwa para advokat tinggal diam. Berbagai usaha telah dilakukan, seperti adanya UU Advokat No.18/2003, timbulnya PERADI (sebagai usaha membentuk  wadah-tunggal), campur-tangan Ketua MA untuk mendamaikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI), Juni 2010. Dan sekarang akan ada RUU Advokat 2013 dengan salah satu usulnya adalah Dewan Advokat Nasional atau DAN[5].

Makalah ini tidak akan membicarakan pro-atau-kontra pasal-pasal dalam RUU Advokat 2013 yang sekarang tengah dibahas di DPR.Yang ingin disarankan adalah bagaimana suatu Dewan Advokat dapat berperan sebagai perancang Buku Standar Kerja dan Etika Profesi  serta  menjadi Dewan Kehormatan Profesi Hukum.

Perlukah ada Advokat ?

Mungkin ada yang tersinggung dengan pertanyaan ini atau setidak-tidaknya menganggap pertanyaan ini “konyol” (sia-sia) atau “tidak-bernilai”.Tetapi – menurut saya - pertanyaan ini perlu diajukan untuk kita bersama memahami untuk apa masyarakat menciptakan profesi advokat dalam lingkungannya.Dalam kamus-kamus hukum, “advokat” dirujuk sebagai “penasihat dalam perkara hukum” (di dalam ataupun di luar pengadilan) atau juga “ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan”.

Tetapi pernahkah kita bertanya apakah memang kita selalu perlu penasihat dalam perkara hukum yang kita hadapi dan apakah kita selalu perlu seorang pembela perkara kita di pengadilan (seperti: verplichte vertegenwoordiging Raad van Justitie) ? Bukankah kita boleh membela diri kita sendiri (the right of self-representation – propria persona) ? Di sinilah saya mau mempersoalkan keinginan advokat mau dinamakan seorang “penegak hukum” (law enforcement officer)-sama dengan Polisi dan Jaksa ( yang memang diperlukan Pemerintah “menegakkan hukum/UU yang dibuatnya”). Fungsi Advokat bukanlah “menegakkan hukum”, tetapi membantu atau melayani pencari keadilan. Posisi Advokat seperti inilah yang akan saya pergunakan dalam makalah ini.Advokat sebagai “attorney atau counsellor at law” yang juga (di Negara Maju) adalah “officer of the court” (pejabat pengadilan, sama derajatnya dengan JPU dalam sidang pengadilan – tanpa perlu dinamakan “penegak-hukum”).   

Para Advokat sebagai “moral force”

Dalam bulan November 1999, saya pernah menulis pada awal Era Reformasi, mengharapkan tujuan  para advokat adalah “bersatu,agar merupakan suatu “moral force” yang tangguh, dan bekerja professional (non-KKN), dengan tunduk pada Kode Etik Profesi”. Ini adalah masa idealism, dan makalah singkat ini dibawakan bersama oleh saya dengan Kartini Mulyadi, advokat senior/mantan hakim/juga notaris dalam pertemuan yang diprakarsai oleh BPHN dan ILUNI-FH.[6]

Konsep “himpunan advokat” – baik sendiri ataupun bersama melalui organisasi profesi – untuk menjadi kekuatan moral yang membawa perubahan dalam sistem hukum di Indonesia, bukanlah hal baru. Lihatlah, program bantuan hukum pada si Lemah (legal aid), baik yang tradisional ataupun yang membawa konsep “perubahan struktural”. Oleh karena itu keinginan agar para advokat di awal Era Reformasi juga menjadi moral force menghilangkan KKN di Indonesia adalah sesuatu yang logis.Tetapi untuk itu diperlukan kepercayaan dan dukungan masyarakat ! Harapan ini sirna karena perpecahan yang terjadi diantara sesama organisasi profesi.[7] Begitulah yang dapat disimpulkan dari laporan studi PSHK yang diterbitkan tahun 2001 (3 tahun setelah euphoria reformasi). Juga tujuh tahun kemudian (2008) saya dengan pesimistis menulis dengan judul “Apakah komunitas Advokat Indonesia ditakdirkan mempunyai “Multi-Bar Association”?”[8] Kalau memang demikian “takdir” komunitas Indonesia, maka saya ingin mengajukan di bawah ini beberapa saran tentang peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh DAN (Dewan Advokat Indonesia) versi RUU Advokat 2013.

Dewan Advokat Indonesia (pada awalnya)[9]

Dalam pemahaman saya Dewan ini pada awalnya hanya akan berperan sebagai perancang buku dalam bidang etika (suatu uraian yang lebih lengkap berdasarkan KEAI), dengan terutama memberi pedoman tentang: a)tatacara perilaku dan standar perilaku para Advokat Indonesia (normative ethics); dan b)memecahkan masalah moral praktis (applied ethics). Oleh karena itu, (menurut hemat saya) Dewan sebaiknya membatasi dirinya dahulu hanya dalam hal menyusun dan mencari persetujuan organisasi profesi advokat yang ada, tentang suatu “Rancangan Buku Standar Kerja dan Etika Profesi untuk Advokat Indonesia” (SKEP-AI).Rancangan buku ini dapat dibahas bersama atau masing-masing dengan organisasi-organisasi profesi untuk mendapat penyempurnaan dan  kesepakatan bersama, sehingga ada rujukan yang dapat dipakai untuk “menilai perilaku seorang Advokat” yang memberi jasa hukum di dalam masyarakat Indonesia (termasuk tentu dalam proses pengadilan). Apabila Dewan telah selesai menyusun Buku ini dan pada dasarnya disetujui oleh organisasi-organisasi profesi, maka langkah kedua adalah membuka diri untuk menerima pertanyaan (bukan pengaduan) tentang masalah-masalah praktis yang menyangkut praktek para Advokat di Indonesia.Jawaban (sementara) juga akan direkam dan  diarsipkan (dalam internet ?) sebagai bahan referensi untuk kasus serupa. Buku SKEP-AI dan “Kumpulan Tanya-Jawab Masalah Moral dalam praktik Advokat Indonesia”, dapat dipergunakan dalam kursus pendidikan calon-advokat, maupun didiskusikan dalam Kongres Advokat yang khusus membahas penyempurnaan bahan-bahan kursus pendidikan calon-advokat.

Menurut saya apabila Dewan dapat berkiprah dengan bijaksana,dalam ketiga hal tersebut di atas (SKEP-AI, Tanya-Jawab, dan Kongres Khusus), maka akan mulai pulih juga peran Advokat sebagai suatu “kekuatan moral” yang dipercaya dan disegani masyarakat.Dan ungkapan “mobile officium” (profesi terhormat) di mata masyarakat akan mulai jadi kenyataan !  

Peran DAN sebagai Dewan Kehormatan Etik

Peran lanjutan ini hanya dapat dilakukan setelah pada awalnya Dewan mendapat kepercyaan semua organisasi profesi Advokat di Indonesia (yang ada dan terdaftar sekarang di Mahkamah Agung). Dalam fungsi kedua ini Dewan, hanya akan bertindak dalam kasus yang dimintakan banding kepadanya oleh organisasi profesi. Setiap kasus yang melibatkan permasalahan etika dan standar kerja seorang Advokat, pertama-tama harus diputus di dalam dan oleh Organisasi Advokat bersangkutan. Dalam hal tidak dapat diselesaikan secara tuntas, maka organisasi bersangkutan mengajukan masalahnya kepada DAN sebagai Dewan Kehormatan Etik tertinggi. Dengan demikian kita tetap menghormati “kedaulatan” masing-masing organisasi profesi Advokat,  tetapi sekaligus juga membuka jalan agar ada penyelesaian tuntas setiap masalah/dilema etika profesi advokat.

Benturan Perilaku Advokat dalam Masyarakat

Yang saya maksud dengan “benturan” di sini adalah perilaku Advokat yang mendapat kritikan-keras dari warga masyarakat yang merupakan Kliennya. Karena itu perlu dibatasi dahulu (dirumuskan) dalam pekerjaan apa mungkin terjadi benturan itu. Menurut saya paling tidak ada enam bidang-kemahiran (fields of skills) profesi advokat yang harus dikuasai seorang Advokat di Indonesia, yaitu:

1)Memberi nasihat hukum (legal advise);

2)Membantu dalam perundingan (negotiation);

3)Menyusun rancangan kontrak (drafting);

4)Melakukan investigasi lapangan (investigating);

5)Melakukan penelitian dokumen (documentary research);dan

6)Mewakili di muka Pengadilan (litigating/defense counsel).

Di dalam ke enam bidang-kemahiran ini seorang Advokat mungkin di”gugat” bantuannya (kemahirannya) oleh seorang Klien (ataupun pihak lain) karena dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar etika profesi (kemungkinan adanya mal-practice). Buku tentang “standar kerja” dan “etika” serta “kumpulan tanya-jawab masalah moral” akan membantu Organisasi Profesi Advokat bersangkutan menilai kepatutan bertindak advokat anggotanya.

Dengan merujuk pada bahan yang pernah dipublikasi oleh American Bar Association, maka saya ingin juga mengingatkan adanya berbagai “dimensi” dari kewajiban Advokat,yaitu[10] :

1)Kewajiban Advokat kepada Masyarakat.

Kewajiban ini pertama-tama dapat kita tarik dari Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (officium mobile). Dalam sebuah karangan[11] saya mengatakan, bahwa istilah ini mengandung arti adanya kewajiban yang mulia dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Arti dari kata “terhormat” ini juga berarti bahwa advokat itu selalu harus menjunjung kehormatan dan menjaga wibawa profesinya, serta tidak saja berusaha menyempurnakan hukum, namun juga sistem peradilannya. Inilah bahan dasar untuk menjadikan para advokat melalui organisasinya menjadi suatu “moral force” yang memberi rasa aman kepada masyarakat.Bagian kewajiban advokat kepada masyarakat yang lain, adalah juga memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu.

2)Kewajiban Advokat kepada Pengadilan.

Di negara-negara maju yang demokratis, seorang Advokat yang melakukan kewajbannya mendampingi Klien di Pengadilan, diakui dan dihormati sebagai seorang “pejabat pengadilan” (officer of the court),sama dan sederajat dengan JPU dan Hakim. Jadi untuk mendapat penghormatan sebagai “pejabat pengadilan” tidak perlu “mengada-ada” mau jadi “penegak hukum” (law enforcement officer) ! Fungsi Advokat lain sekali dari Polisi dan JPU (kedua yang terakhir ini adalah memang “penegak hukum” – “sterke arm van de wet”).

Sebagai “pejabat pengadilan, maka seorang Advokat harus mendukung kewenangan (authority) Pengadilan dan menjaga kewibawaan (dignity) jalannya Sidang. Oleh karena itulah maka ada tata-tertib sopan-santun (decorum) sidang yang harus dipatuhinya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional (professional respect) kepada Hakim, Advokat-lawan atau JPU serta para saksi. Di sinilah terdapat kemungkinan “contempt of court” dan “obstruction of justice” yang kedua-duanya intinya adalah “pelecehan Pengadilan”.Dan tentang hal ini perlu perumusan juga nantinya oleh DAN.

3)Kewajiban Advokat kepada Sejawat Profesi.

Dalam persaingan “melindungi dan mempertahankan” kepentingan Klien, sering antara para Advokat atau antara Advokat dan JPU terjadi “pertentangan” (contest), yang kadang-kadang terbawa oleh sikap Klien-klien mereka yang “bermusuhan”. Keadaan ini tidak boleh mempengaruhi Advokat dalam perilakunya, pedoman yang dapat dipegang adalah sesuai ungkapan ini “do as adversaries do in law: strive mightily, but eat and drink as friends !” Juga dalam  “persaingan” tidak jarang terjadi pergantian Advokat oleh seorang Klien, di sini harus diperhatikan adanya asas  “the obligation to refrain from deliberately stealing each other’s clients” , namun juga ada asas: “it is for the client to decide who shall represent him/her”. Pertentangan seperti ini tidak mudah diselesaikan dalam praktik dan karena itu suatu “kumpulan tanya-jawab” (berdasarkan kasus nyata) yang di susun oleh DAN akan sangat membantu.

4)Kewajiban Advokat kepada Klien

Dari istilah (slogan ?) “Advokat suatu profesi terhormat (officium mobile)” kita dapat menyimpulkan bahwa seorang Advokat harus mendapat kepercayaan penuh dari Klien yang diwakilinya. Hubungan kepercayaan ini terlihat dari ungkapan “the lawyer as a fiduciary” (kepercayaan) dan adanya “the duty of fidelity” (kesetiaan) para Advokat terhadap Kliennya.

Masalah-masalah yang mungkin ada dalam praktik di Indonesia adalah berkenaan dengan “konflik kepentingan”, terutama dalam kantor advokat yang mempekerjakan sejumlah besar advokat. Akibat dari asas bahwa Advokat wajib menjaga kepercayan dan setia kepada Kliennya, maka ada asas yang mengatakan “Advokat dilarang menerima perkara yang akan merugikan kepentingan Kliennya”. Permasalahan seperti ini yang dapat timbul dalam praktek, juga dapat dicari pemecahannya dalam “Kumpulan tanya-jawab” yang disusun oleh DAN.

Penutup

Di atas saya mencoba memberi pandangan saya, bagaimana kita dapat memanfaatkan Dewan Advokat Indonesia, yang anggotanya dipilih oleh DPR dari calon-calon yang diusulkan oleh Presiden. Peran Negara melalui kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Legislatif ini diharapkan akan memberi “legitimasi” yang kuat kepada Dewan ini. Apakah peran kekuasaan Yudikatif, juga tidak diperlukan di sini ? Mungkin nanti dimana perlu, apabila ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh suatu Organisasi Profesi Advokat kepada anggotanya, diperlukan kekuasaan Yudikatif untuk membantu menegakkannya. Namun, masalah pemberian sanksi pada Advokat yang melanggar Etika Profesi kita simpan saja sampai Dewan dapat menyiapkan suatu Buku Standar Kerja dan Etika Profesi untuk  Advokat Indonesia (SKEP-AI) dan “Kumpulan tanya-jawab tentang “Masalah Moral dalam Praktik Advokat Indonesia”.Yang kesemuanya harus disepakati oleh semua organisasi profesi advokat di Indonesia dan dapat ditambah dan diubah harafiah maupun penafsirannya pada Kongres-kongres berkala (setiap dua tahun?).      

Kedudukan Dewan sperti diuraikan di atas ini, dimaksudkan agar tidak terlalu jauh mencampuri perkembangan organisasi advokat yang ada sekarang, dan mungkin juga cukup dilakukan melalui amandemen pasal-pasal tertentu dari UU Advokat No.18/2003.

 

*Makalah ini telah disampaikan dalam Radio Talk Show yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional dengan Kantor Berita Radio (KBR) 68 H Rabu,2 Oktober 2013

---

[1] RUU Tentang Advokat, yang diterbitkan oleh Badan Legislasi DPR-RI, 2013

[2]ABNR & MKK,1999,Reformasi Hukum di Indonesia (terjemahan Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia – Proyek Bank Dunia dan Bappenas RI), Jakarta: CYBERconsult, hal.75,161.

[3]Loc.cit.

[4]Op.cit.hal.175.

[5] Meskipun makalah ini akan merujuk pada Dewan Advokat Nasional (DAN), tetapi saya tidak merujuk dan membahas pasal-pasal dalam Bab VI RUU.

[6]“Beberapa Catatan terhadap RUU Profesi Advokat (Konsep Sub-Tim RUU Advokat-38 Pasal)”,1999, dalam Mardjono Reksodiputro,2009,Menyelaraskan Pembaruan Hukum,Jakarta:KHN-RI, hal 239.

[7]Lihat Binziad Kadafi (Koordinator) dkk,2001,Advokat Indonesia Mencari Legitimasi.Studitentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: PSHK.  

[8]Dalam Mardjono Reksodiputro, Op.cit. hal 265 – 269.

[9]Dewan di sini tidak merujuk pada pasal 36 - 53 RUU Advokat 2013, karena konsepnya ingin mengubah apa yang ada dalam RUU.

[10]Uraian dalam bagian ini diambil dari karangan saya untuk memberi Orasi Ilmiah pada ulang tahun ke-15 (28 Juli 2005) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI): “Etika Profesi Menjunjung Kehormatan Advokat”, Loc.cit 247 – 255.

[11]Ibid

Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat Hukum Adat (Perlukah Reformasi Hukum Agraria ?)

Kajian oleh Komisi Hukum Nasional

Suatu kajian yang dilakukan pada tahun 2008 oleh KHN a.l menyimpulkan:[1]

(a)    Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara berbagai peraturan yang mengatur tentang tanah di bumi Indonesia ini. Ketidaksinkronan ini dilihat baik secara horisontal maupun secara vertikal antara berbagai peraturan tersebut.Hal ini menyebabkan kebijakan agraria di Indonesia “berwajah sektoral”.

(b)   Hak-hak masyarakat adat atas tanahnya, yang diakui oleh Hukum Agraria 1960, (UUPA) dalam kenyataannya tidak berjalan sebagai yang dicita-citakan.Pengaturan dalam bentuk hak tersendiri belum atau tidak dijabarkan secara jelas.

(c)    Hak-hak dasar masyarakat atas sumber daya agraria yang sudah diatur dalam UUPA dalam usaha implementasinya kalah terhadapa berbagai kepentingan sektoral.Hal ini menjadi lebih parah dengan persaingan antar sektor dengan kepentingannya masing-masing.

(d)   Diutamakannya investasi dalam pembangunan ekonomi, sering sekali menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah terabaikan.

(e)    Hak Menguasai Negara (HMA) yang menurut UUPA dapat didelegasikan kepada masyarakat adat dan daerah swatantra, dalam prakteknya diberikan kepada badan-badan atau departemen-departemen pemerintah/negara dan kemudian dikenal sebagai Hak Pengelolaan (yang sebenarnya tidak dikenal dalam UUPA).

Sangat mengherankan bahwa UUPA yang diakui sebagai suatu produk jaman Orde Baru yang cukup baik dalam keberpihakannya pada masyarakat adat, dalam prakteknya tidaklah demikian. Kesimpulan diatas yang didasarkan atas kajian yang dilakukan Tim Peneliti KHN di berbagai daerah Jawa dan luar-Jawa menunjukkan bahwa dalam masa hampir 50 tahun adanya undang-undang ini, masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah masih (atau malah?) terpinggirkan. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Saya membaca cepat dua buku yang baru-baru ini saya peroleh.Kedua buku ini mungkin dapat membantu kita menelaah apa yang terjadi. Menarik adalah bahwa buku-buku ini merupakan penelitian yang didanai dan dipimpin oleh pihak asing.Meskipun penelitinya banyak tenaga-tenaga ahli dan akademisi bangsa Indonesia.

Kajian interdisiplin oleh akademisi dan aktivis LSM Indonesia.

Kedua buku tersebut diterbitkan bersama oleh HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan KITLV-Jakarta (serta untuk buku kedua Epistema Institute). Keduanya termasuk Seri Sosio-Legal Indonesia.Yang pertama berjudul Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia (April 2010) dan yang kedua Akses Terhadap Keadilan-Perjuangan masyarakat miskin dan kurang beruntung untuk menuntut hak di Indonesia (Maret 2011)[2]. Keduanya merupakan kumpulan karangan-karangan hasil penelitian lapangan tentang tanah dan hak-hak masyarakat adat.Membaca laporan penelitian itu sungguh miris hati kita, mengapa ketidakadilan terhadap masyarakat adat dan kelompok miskin diperkotaan masih terjadi dan dibiarkan setelah setengah abad adanya UUPA dan 65 tahun kita menyatakan negara ini merdeka dari penjajahan kolonial Belanda?. Terpikir di sini apakah kalau begitu cara pengelolaan tanah di negara merdeka,oleh pemerintahan bangsa sendiri, tidak berbeda (ataukah mungkin lebih buruk?) dari pemerintah jajahan?

Dari permasalahan yang dapat dilaporkan berdasarakan penelitian-penelitian tersebut terlihat misalnya kritik bagaimana kita yang menyatakan diri sebagai negara hukum namun belum dapat mengakomodasikan pembagian kewenangan atas tanah antara negara (pemerintah) dan warga masyarakat. Pemahaman tentang doktrin Domein dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, sepertinya masih dipergunakan dan terbawa sampai sekarang. Hak-hak masyarakat adat seperti hak ulayat dan hak atas hutan adat belum memberikan kepastian hukum pada masyarakat di daerah pedesaan.Apalagi dalam penyelesaian konflik-konflik mengenai tanah, baik antara warga masyarakat adat sendiri, antara mereka dengan warga pendatang/migran, dan terlebih lagi bila terjadi sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan (swasta dan negara) yang mendapat hak dari pemeritah (pusat ataupun daerah). Alangkah malangnya nasib rakyat kita ini, limapuluh tahun dijanjikan perbaikan atas hak-hak tanah mereka melalui UUPA 1960, namun tidak satupun pemeritah yang dapat melaksanakannya.

Apakah pembaruan (reformasi) UUPA 1960 akan membantu dapat dipenuhinya kanji tersebut? Saya tidak yakin, karena masalahnya bukan sekedar mengubah kata-kata, kalimat-kalimat dalam perumusan pasal peraturan, namun terutama pada semangat dari pemerintah yang harus menjalankan suatu peraturan. Selama masih ditafsirkan bahwa tanah dikuasai negara, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan lebih berpihak kepada investor demi kepentingan nasional, maka selama itu pula hak-hak msyarakat adat terpinggirkan (dikalahkan). Apakah kebijakan otonomi daerah dapat membantu? Mungkin, tetap banyak pula tergantung pada kemampuan masyarakat adat memilih pemimpin yang tepat, yang berpihak pada mereka.     

    

Hak Menguasai Negara atas Tanah

Domein verklaring merupakan ketentuan pemerintah Hindia Belanda untuk menyatakan bahwa tanah diatas mana tidak terdapat kepemilikan (hukum perdata), merupakan tanah yang dikuasai (hukum publik) oleh negara (Hindia Belanda). Seperti dikatakan dalam beberapa laporan penelitian (a.l KHN dan Penelitian Sosio-Legal) pendekatan pemerintah kolonial ini ternyata diambil-alih oleh pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Hak Menguasai Negara (HMN). Kewenangan yang diberikan UUPA 1960 ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal 33 UUD 1945. Seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka HMN tidaklah harus diartikan sebagai pemilikan atas tanah. HMN hanya memberi negara kewenangan untuk merumuskan ”kebijakan (beleid)”, melakukan ”pengaturan (regelen)”, ”pengurusan (besturen)”, ”pengelolaan (beheren”), dan ”pengawasan (toezicht houden)”.

Kewenangan inilah yang dikritik telah disalahgunakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. A.l dengan mementingkan dan mendahulukan perusahaan-perusahaan besar dan kebanyakan bermodalkan dana asing, untuk memanfaatkan tanah-tanah yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat adat. UUPA juga mengatur bahwa atas dasar HMN itu, maka Negara juga dapat mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Celakanya, HMN yang bila dikaitkan dengan pasal 33 UUD ditujukan untuk ”sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, telah ditafsirkan sebagai hak pemerintah (pusat dan daerah) untuk pemberian berbagai jenis ijin kepada perusahaan besar pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian. Umumnya yang dapat memanfaatkan persyaratan yang diminta oleh ijin-ijin tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar bermodalkan dana asing.

Bagaimanakah halnya didaerah perkotaan ? Masalahnya disini tentu lain. Khususnya di kota-kota yang sudah ada sejak jaman Hindia Belanda, banyak tanah sudah dimiliki dibawah hukum perdata Barat, misalnya hak eigendom dan hak opstal.Kedua hak tanah menurut hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek- BW) padanannya dalam UUPA menjadi hak milik dan hak bangunan.Tanah-tanah tersebut sudah terukur, terdaftar dan dilegalisasi melalui dolumen yang dikenal sebagai Sertifikat Tanah.Dengan pemekaran kota yang bersangkutan, maka banyak tanah yang tadinya berada di desa-desa pinggiran menjadi bagian dari kota.Umumnya dihuni oleh penduduk asli (asal), tetapi dengan perlunya tanah untuk pembangaunan pabrik,perumahan real estate dan pusat perbelanjaan (mal), maka tanah- tanah tersebut akan jatuh pula kepada kalangn bisnis (perusahaan). Rakyat yang tidak cukup modalnya akan tersisihkan dan dengan hilangnya pula lahan pertanian akan menjadi buruh di pabrik-pabrik atau tempat- tempat kerja lainnya.

Di kota-kota besar pusat perdagangan, seperti Jakarta-Surabaya-Medan, akan terlihat lebih jelas bahwa banyak ”orang miskin” berasal dari pinggir kota (yang asalnya daerah pertanian) mencari nafkahnya di kota dengan menjadi ”penganggur” dan pengemis.Mengapa mereka tidak terlindungi ketika mereka melepaskan tanah pertanian mereka kepada para pengusaha? Apakah pemerintah tidak peduli kepada rakyat miskin?

Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan tidak saja terjadi di daerah padat penduduk, tetapi juga di daerah hutan.Tidak saja antara penduduk dengan pemerintah, tetapi juga antara warga desa baik masyarakat adatnya maupun pendatang.Contohnya adalah yang tejadi  di Desa Tanjung Mandiri, Tanjung Lebar, Bahar Selatan, Muoro Jambi. Sengketa adalah tentang penjualan ratusan hektar tanah hutan kepada warga (umumnya pendatang) untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Pengelola hutan, PT Restorasi Ekosistem, yang menguasai kawasan ”Hutan Restorasi Harapan” menjadi kewalahan dengan ”perambahan hutan” yang terjadi.Usaha penghentian penjualan yang dilakukan melalui ”Aliansi Masyarakat Adat Nasional” (AMAN) memicu konflik.Menurut AMAN, kawasan ini merupakan habitat suatu kelompok suku terasing (suku Bathin IX).Perambahan hutan harus dihentikan, dan rupanya hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum.[3]

Penegakan hukum melalui UU Kehutanan (UU No.41/1999) ternyata juga menimbulkan sengketa dan perasaan ketidak-adilan. Masalahnya berkisar pada ketentuan dalam UU Kehutanan yang membedakan antara ”hutan-negara” dan ”hutan-hak”. Mengikuti HMN, maka ”hutan-negara” berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan ”hutan-hak” adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Aturan yang berlaku menegaskan bahwa semua hasil-hutan kayu yang diambil dari hutan dan diangkut untuk dijual harus mempunyai ijin. Pasal 50(3)h melarang ”mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” dengan diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.Seharusnya hal ini tidak berlaku untuk hasil hutan yang diambil dari hutan-hak, karena merupakan hak dari warga atau masyarakat adat bersangkutan. Kalaupun ada maksud menertibkan kawasan hutan-hak ini melalui surat ijin (bersifat administratif), maka pelanggaran cukup diberi sanksi denda administratif yang sesuai saja. Sedangkan sekarang warga masyarakat diajukan ke pengadilan pidana.

Kesimpulan

Apa yang diuraikan di atas merupakan hanya sekelumit permasalahan yang menyangkut soal tanah di Indonesia. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah perlu ada pembaruan UU Pokok Agraria? Sebagai orang yang dalam masa mahasiswanya (1955-1961) mendapat pelajaran tentang UUPA ini, dan mengikuti melalui suratkabar  diskusi-diskusi dalam penyusunannya, saya merasa kekeliruannya bukan pada perumusan UUPA tetapi pada penafsiran dan pelaksanaannya oleh para pejabat pemerintah (Pusat dan Daerah). Mengikuti paham bahwa tanah harus berfungsi sosial dan merupakan hak dasar rakyat, maka pengelolaan ekonominya haruslah berdasarkan ”ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat” dan bukan ”ekonomi neo-liberal yang mengandalkan mekanisme pasar dan sedikit sekali campur tangan pemerintah”.[4]

---

[1] Disarikan dari Kesimpulan (hal 152-154) Tinjauan Terhadap UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Laporan Akhir Penelitian,2008, KHN-RI

[2] Myrna A.Safitri dan Tristam Moeliono (Penyunting),2010,Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia dan Ward Berenschot,Adriaan Bedner,Eddie Riyadi Laggut-Terre,Dewi Novirianti (Editor), 2011, Akses Terhadap Keadilan-Perjuangan masyarakat miskin dan kurang beruntung untuk menuntut hak di Indonesia.

[3]Lihat Kompas, Jum’at 29 April 2011, hal.50: “Perambahan Hutan-Obral Lahan di Hutan Harapan”

[4]Lihat Suara Pembaruan, 25 Mei 2009, hal 1 dan 7 : “Menuju Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat”