Terobosan Dalam Penanganan Tipikor di Indonesia*

(Beberapa Catatan Kecil dan Saran)

oleh: Mardjono Reksodiputro

dan Surastini Fitriasih[1]

Pengantar

Sesuai dengan Tema Seminar Nasional ini “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tipikor di Indonesia”, dan tugas yang diberikan Panitia untuk mengulas beberapa hal tentang “Terobosan Dalam Penanganannya”, maka permasalahan hukum yang akan diajukan dalam makalah ini adalah tentang Penanganan Tipikor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (yang dapat kami baca di media massa) dengan memfokuskan pada tiga pertanyaan pembahasan:

1)Sejauh mana KPK telah menangani Political Corruption ?

2)Mengapa publik masih kecewa dengan hasil penanganan KPK ?

3)Adakah saran “terobosan” yang dapat diajukan ?

Karena terbatasnya waktu, maka sebagian data yang dapat diajukan adalah terbatas pada apa yang dapat diperolah melalui surat kabar ataupun majalah mingguan. Dengan rendah hati kami menyampaikan makalah ini, hanya sebagai suatu makalah penjajakan yang mungkin dapat dikembangkan melalui penelitian yang lebih dalam dan lebih luas.

Sejauh mana penanganan Tipikor oleh KPK ?

Mengikuti pendapat Robert Harris[2] Political Corruption (selanjutnya PC) dirumuskan sebagai “penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan subversi proses politik untuk keuntungan pribadi”. Dengan melihat hasil penangkapan oleh KPK dalam sejumlah kasus yang melibatkan pejabat publik maupun pengusaha swasta, maka kita dapat memuji KPK dengan hasilnya membawa ke Pengadilan sejumlan kasus  Grand Corruption (selanjutnya GC – yang melibatkan jumlah uang yang besar, adapun lawannya adalah  Petty Corruption – dapat disingkat pC ).

Penanganan PC menurut Jon S T Quah[3] dapat dibagi dalam tiga pola sesuai dengan upaya anti-korupsi yang diselenggarakan di negara yang bersangkutan. Pertama, “di mana diadakan sejumlah peraturan yang bersifat anti-korupsi, tetapi tidak ada suatu lembaga pemerintah khusus untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut”. Berarti pemberantasan dan penanganan kasus korupsi dilakukan oleh lembaga konvensional, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Pola Kedua, adalah “ di mana pemberantasan korupsi ditangani melalui sejumlah peraturan anti-korupsi dan oleh sejumlah lembaga pemerintah”. Dalam pola ini, maka disamping Kepolisian dan Kejaksaan terdapat sejumlah lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menangani kasus korupsi. Dicontohkan oleh Quah, adalah di India, Filipina dan Cina. Sedangkan pola Ketiga, adalah “di mana terdapat sejumlah peraturan yang bersifat menanggulangi korupsi, dan penegakan hukumnya diserahkan kepada suatu lembaga pemerintah khusus”. Contohnya di Singapura, Hong Kong, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan.

Indonesia dengan KPK-nya termasuk dalam pola Ketiga, khusus untuk GC (Grand Corruption) dan PC (Political Corruption). Dengan catatan, masih ada kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan menangani GC, PC dan pC (Petit Corruption). Namun demikian, disamping kesuksesan KPK menangani korupsi di Indonesia dengan upaya represif (menyidik dan mendakwa/menuntut),  akan tetapi masih terdapat sejumlah kririk yang harus mau diterimanya, antara lain adalah:

1)Tidak jelasnya strategi KPK dalam memrakarsai upaya pencegahan korupsi di dalam birokrasi pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia swasta-komersial;

2)Penayangan oknum koruptor di TV menunjukkan bahwa masih banyak pelaku korupsi ini tidak tampak malu atau takut dalam menghadapi pemeriksaan dan putusan pengadilan;

3)Tidak jelas strategi KPK menjadikan korupsi di Indonesia - bagi pelakunya -  kegiatan yang “high-risk but low-reward” (suatu spekulasi yang berisiko besar tetapi dengan harapan keuntungan yang kecil).

Mengapa Publik masih kecewa ?

Dengan memakai ketiga kritik di atas, akan disampaikan kesimpulan kami :

1)Strategi KPK terutama ditujukan kepada “pencegahan melalui pemidanaan”, berarti diharapkan bahwa melalui pemidanaan yang “berat” (pidana penjara yang lama), maka calon-pelaku (pelaku-potensial) akan “takut” melakukan korupsi. Strategi ini antara lain   kurang memperhitungkan: a)kesempatan yang ditawarkan dan b)keuntungan yang akan diperoleh. Kesempatan ini biasanya ditawarkan (atau dibayangkan) oleh pihak Swasta-komersial, sedangkan pihak swasta ini jarang dapat diajukan ke pengadilan (umumnya hanya “oknum” dan bukan “korporasi”-nya). Sehingga bagi swasta-komersial berlaku asas “low-risk but high-reward”. Keuntungan seorang pelaku korupsi, sering masih “tersisa”, meskipun sudah dikurangi oleh biaya pembelaan oleh advokat-canggih-mahal dan pidana denda disertai pengembalian kerugian negara. Dengan harta “sisa” ini, Terpidana korupsi sering masih dapat menikmati “penghukuman yang ringan” (baik selama proses peradilan, maupun di dalam Lapas).

2)Media-massa khususnya televisi, mempergunakan berita dengan gambar atau foto Pelaku/Tersangka/Terdakwa sebagai “promosi” media TV-nya, sehingga terdapat kesan bahwa Pelaku adalah seorang “selebriti”, dan ini tercermin pula pada Pelaku yang mencoba untuk meniadakan “rasa salah”-nya dengan tersenyum dan melambaikan tangan kepada para wartawan. Seharusnya media massa harus dapat membantu membentuk opini publik yang “mengharamkan” perbuatan Pelaku dan menciptakan stigma perilaku korupsi yang tidak akan dapat hilang meskipun telah menjalani pidana. Rencana memperingati publik dalam Pemilu dengan memberi tanda pada nama ex-Pelaku merupakan cara baik untuk mendidik masyarakat memilih wakilnya dengan hati-hati.  Namun rencana (?) “memborgol” Pelaku di pemeriksaan di Gedung KPK dan Gedung Pengadilan dirasakan terlalu berlebihan membuat malu seorang Tersangka/Terdakwa dan melanggar asas praduga tidak bersalah (Pelaku korupsi tidak mungkin melawan dengan kekerasan atau melarikan diri – beda dengan penjahat dengan kekerasan).

3)Kemampuan Penyidik dan JPU dalam kasus Tipikor menemukan dan mensita secara hukum kekayaan Tersangka Korupsi terlihat masih lemah. Apalagi kalau Terpidana (ataupun Terdakwa) dapat menyembunyikan (sebagian) harta yang diperoleh dari (keuntungan) korupsi di luar negeri (a.l. di negara dengan sistem keuangan/perbankan  yang memudahkan menyembunyikan identitas pemilik harta). Karena itu, maka untuk sebagian calon-Pelaku Tipikor, masih terbayang kemungkinan spekulasi berlakunya bagi dirinya asas “low-risk but high-reward”. Usaha KPK untuk memungkinkan “pemiskinan” koruptor terlihatnya belum optimal. Di bawah akan disarankan upaya memaksimalkan asas “high risk and low reward”.

Strategi Terobosan Untuk “Memiskinkan Koruptor”

Saran yang akan diajukan di sini sebagai “terobosan” mungkin tidak orisinil (sekurang-kurangnya dalam tahun 2012 dan 2013 sudah pernah diajukan dalam Seminar untuk Kejaksaan Agung RI (18 Desember 2018) dan untuk Diskusi Publik KHN-RI (26 Juni 2013)[4] . Intinya adalah bahwa bertentangan dengan ungkapan para penegak hukum bahwa “Crime does not pay” (kejahatan tidak akan pernah menguntungkan), maka rupanya di Indonesia (masih) berlaku “ Financial crime does pay” (kejahatan di bidang finansial/keuangan (dapat) menguntungkan. Bukti untuk Indonesia (dengan melihat berita media massa) adalah sejumlah kasus penipuan investasi keuangan dan tentunya masih banyaknya kasus korupsi yang dibawa ke Pengadilan (a.l. oleh KPK untuk PC dan GC).

Meskipun sudah pernah diajukan 6-7 tahun yang lalu (sekarang tahun 2019), tetapi tidak terdengar atau terbaca gaung kritik yang keras dari Publik atau LSM Anti-Korupsi “mengapa para koruptor (dan keluarga serta kawan-kawannya” masih saja berlimpah kekayaannya (tidak terdengar atau terbaca bahwa seorang koruptor jatuh miskin atau perusahaan yang terlibat bangkrut atau pailit ! – malah rupanya mereka dapat memanfaatkan hartanya untuk mendapat perlakuan istimewa di Lapas !). Karena itu ada dugaan bahwa korupsi di Indonesia itu “sistemik” dan (mungkin) terkait organized crime.

Masalah utama dalam “memiskinkan koruptor” (baik individu atau korporasi) adalah tentang pemahaman kita tentang “pembalikan beban pembuktian” (“omkering van de bewijslast – reversal of the burden of proof”). Perlu dipahami dan diyakini bahwa konsep ini tidak ada kaitannya dengan asas “siapa yang menuduh/mendakwa dialah yang harus membuktikan tuduhan/dakwaannya”, maupun dengan  asas pelengkapnya “pra-duga tidak bersalah bagi tersangka/terdakwa”. Saran untuk memiskinkan koruptor dengan mensita dan kemudian merampas hartanya adalah lebih luas dari apa yang sekarang ada di dalam pasal-pasal 10 sub-b, dan 39 – 42 KUHP serta pasal 194 KUHAP kita.

Saran di sini adalah memperkenalkan dalam hukum Indonesia, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (perampasan aset pelaku kejahatan, tanpa melalui prosedur hukum pidana). Konsep dasar perampasan aset ini adalah bahwa harus dimungkinkan untuk merampas harta-kekayaan koruptor meskipun para koruptor ini:

a)dinyatakan bebas oleh pengadilan karena kurang atau tidak terbukti;

b)wafat selama sidang dan proses hukumnya belum selesai (sebelum putusan pengadilan berkekuatan pasti);

c)terdakwa melarikan diri ke luar negeri sebelum sidang selesai (termasuk juga dalam hal dilakukan peradilan in absentia).

Dalam konsep ini, maka karena terdakwa tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara pidana tersebut, maka sebagai penggantinya harta-kekayaannya yang menjadi sasaran perampasan melalui putusan pengadilan perdata. Di sini yang perlu dipergunakan adalah “gugatan terhadap benda” (in rem action) sebagai lawan dari yang berlaku dalam hukum perdata kita, yaitu “gugatan terhadap person/manusia” (action in personam).

Adapun alasan perampasan harta koruptor dengan konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, adalah karena dalam sidang pengadilan tipikor terdakwa tidak dapat membuktikan (pembalikan beban pembuktian) bahwa dia telah memiliki harta tersebut secara sah menurut hukum – karena itu kuat dugaan bahwa harta tersebut adalah hasil kejahatan korupsi. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan JPU dalam sidang pengadilan Tipikor, agar Terdakwa korupsi membuktikan sahnya prosedur hukum dia memiliki harta kekayaan tersebut. Jadi “pembalikan pembuktian” tidak ditujukan kepada salahnya Terdakwa korupsi, tetapi kepada harta yang telah disita dan merupakan miliknya.[5]

Untuk dapat memperoleh pengembalian untuk kerugian yang diderita oleh negara, maka saran yang juga diajukan adalah memaksimalkan dana atau harta yang diperoleh dari Pelaku tipikor yang merupakan korporasi.Dalam hal dilakukan “pemiskinan koruptor berbentuk korporasi”, maka perlu diingat bahwa kemungkinan pailitnya/bangkrutnya korporasi sebagai perusahaan, dapat berakibat pada pegawai perusahaan yang sebenarnya tidak bersalah. Oleh karena itu disarankan dalam hal tersangka adalah sebuah korporasi, ditempuh model DPA (Deferred Prosecution Agreement – Penangguhan Pendakwaan Bersyarat).

Model ini adalah suatu variasi dari bentuk umum “Setlement Out of Court” atau

“Afdoening Buiten Proces” yang saya terjemahkan “Penyelesaian-tuntas di luar proses Pengadilan” dan “Plea Bargaining” (PB)  atau “Penyelesaian-tuntas melalui Penawaran”. DPA dan PB sebaiknya memang dipergunakan (setelah disahkan dan diatur melalui undang-undang) untuk kasus-kasus tipikor dengan Tersangka korporasi dan yang pembuktian kesalahannya akan memerlukan waktu lama. Sehingga dapat lebih cepat dilakukan negosiasi untuk mendapat dana/aset pengganti kerugian negara (yang dapat cukup besar) dengan imbalan sejumlah syarat yang harus dipenuhi korporasi. Syarat utama yang harus dipenuhi korporasi adalah: 1)Mengakui kesalahan oknum pelaku- pejabat korporasi melakukan tipikor, dan akan memberikan hukuman kepadanya sebagai contoh bagi pejabat korporasi yang lain; 2)Membangun sistem didalam korporasi mencegah hal serupa terjadi lagi dan membangun budaya korporasi yang anti-korupsi; dan 3)memberikan laporan berkala kepada pejabat pemerintah penegak hukum (JPU/KPK) dan bersedia untuk diawasi dan dimonitor kegiatannya membangun “budaya-organisasi yang anti-korupsi”.

Ingin ditambahkan pula sebagai terobosan untuk Indonesia, adalah diwajibkannya Pimpinan Perusahaan (korporasi) secara berkala (setahun sekali dalam Laporan Tahunan untuk Rapat Tahunan Pemegang Saham) mewajibkan para pegawainya intuk menjadi “whistleblower”[6] bilamana mengetahui adanya kegiatan yang dapat dicurigai sebagai tipikor dalam organisasi perusahaan tersebut. Kecurigaan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Perusahaan dengan tembusan kepada lembaga penegak hukum (Kepolisian atau Kejaksaan atau KPK) dan bersifat rahasia (dengan ancaman pidana bagi yang menyalahgunakannya) -.mr-sf.-

*Makalah ini telah ditampilkan pada acara "Seminar Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia", pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampus FH UI Depok.

---

[1]Tulisan ini desain awal disusun oleh Prof.Mardjono Reksodiputro,SH.MA dan di edit dan disempurnakan oleh Dr.Surastini Fitriasih,SH.MH

[2] Harris, Robert (2003) Political Corruption – In and Beyond the Nation State,London:Routledge, hlm.9

[3] Quah, Jon S T (2003) Curbing Corruption in Asia – A Comparative Study of Six Countries, Singapore: Eastern University Press, hlm.16

[4] Lihat Mardjono Reksodiputro (2013) Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm.327-338

[5]Konsep hukum tentang kewajiban Terdakwa membuktikan sahnya harta yang disita, dan bukan kewajiban JPU (inilah “pembalikan pembuktian”) sudah ada dalam UU Tipikor dan UU Pencucian Uang – untuk penjelasan selanjutnya lihat Mardjono Reksodiputro (2013),Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, hlm.327 – 346.

[6] Lihat juga Mardjono Reksodiputro (2013), Op.cit. hlm.319 -323

Komentar Singkat Tentang Kewenangan Jaksa Pada KPK Melakukan Eksekusi*

Prof. Mardjono Reksodiputro, SH,MA.

Dr. Surastini Fitriasih, SH,MH.

Permasalahan yang diajukan:

UU No.30/2002 tentang KPK hanya mengatur tentang Penuntut Umum sedangkan dalam KUHAP terdapat ketentuan yang menyatakan secara jelas dalam Pasal 270 bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa. Juga dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa a)Jaksa diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan b)Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Haruskah ini ditafsirkan bahwa kewenangan Jaksa yang berada di Lembaga KPK hanya terbatas pada melakukan penuntutan saja, dan tidak melaksanakan putusan pengadilan (yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) serta tidak pula melaksanakan penetapan hakim ?

Pembahasan:

1)Dengan merujuk kepada ketentuan di Belanda (sekedar sebagai perbandingan),maka dalam UU Hukum Acara Pidananya (Wetboek van Strafvordering mulai berlaku 1 Januari 1926 dan telah disempurnakan dari tahun 1988 – 1993 – selanjutnya Sv), terdapat Buku Kelima yang berjudul “Pelaksanaan dan Biaya” (Tenuitvoerlegging en Kosten) yang dalam Pasal 553 Sv menyatakan “Pelaksanaan putusan hakim dilakukan sesuai pedoman Menteri Kehakiman atas beban openbaar ministerie (OM) di pengadilan di mana putusan diberikan” (OM dapat diterjemahkan sebagai Lembaga Kejaksaan atau  Public Prosecutorial Service). Ketentuan ini serupa seperti di KUHAP kita, ada bab khusus, yaitu Bab XIX dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan” dengan Pasal 270 yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa …” Sedangkan dalam hal kewenangan mendakwa (beslissingen omtrent vervolging) terdapat Pasal 167 Sv yang menyatakan: “Dalam hal sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan, openbaar ministerie berpendapat bahwa pendakwaan harus dilakukan, maka hal ini sesegera mungkin dilakukan (ayat 1). Sedangkan ayat 2 menyatakan: “Pendakwaan dapat tidak dilakukan atas dasar kepentingan umum”.Yang terakhir ini adalah asas oportunitas, yang dapat bersifat negatif (pendakwaan adalah asas umum, dan pengecualian dapat atas dasar kepentingan umum)  dan  dapat bersifat positif (hanya mendakwa apabila diharuskan untuk kepentingan umum).Dalam praktek officier van justitie (JPU) di Belanda asas oportunitas yang bersifat positif yang dianut (Lihat,C.P.M. Cleiren dan J.F.Nijboer (1994), Strafvordering – Teks & Commentaar, Kluwer, hlm.350-351 – Lihat juga J.M. van Bemmelen (1982) Ons strafrecht  4 – Strafprocesrecht, Tjeenk Willink, hlm.81 – 89 ).

2)Amerika Serikat terdiri dari sejumlah negara bagian, semua negara bagian punya seorang state Attorney General (selanjutnya AG) dan sejumlah local Prosecutors (Penuntut Umum Lokal – selanjutnya PUL). Merujuk kepada buku Wayne L.Fave dan Jerold H.Israel (1984),Criminal Procedure, St.Paul:West Publishing,Co, maka wewenang menentukan pendakwaan (the decision to prosecute) dan tindakan-tindakan lain selanjutnya (discretionary enforcement, challenges upon Not to prosecute or decision to prosecute dan execution of sentence imposed by trial court) adalah wewenang PUL dan bukan AG (lihat sub-bab 1.3 tentang Variation in Chronology and Personnel – hlm.6 -  Dikatakan a.l. “In most state cases, the prosecuting agency will be the office of the local prosecuting attorney (also called a “district attorney”, “state attorney” or “county attorney”) – Lihat juga bab dan sub-bab The Steps in the Process (hlm.7-20), dan Bab 13 The Decision Whether To Prosecute (hlm.558 – 594).

3)Kesimpulan kesatu :

Tidak ada keseragaman tentang wewenang Lembaga Kejaksaan di Belanda dan di Amerika Serikat - Di Belanda (model Civil Law countries), maka kewenangan untuk mendakwa (the decision to charge) menurut Pasal 167 berada pada OM, dan ada hak oportunitas untuk mendakwa. Dalam praktek, maka mempergunakan hak oportunitas ini, merupakan kewenangan dari Jaksa/Penuntut Umum (officier van justitie) yang menerima berkas perkara penyidikan tersebut, karena Pasal 9 Sv menyatakan bahwa:” Officier van Justitie (JPU) dibebani untuk mendakwa tindak pidana yang diterima oleh pengadilan di mana dia ditempatkan”. Sedangkan undang-undang tersebut menyebut bahwa kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan berada pada Lembaga Kejaksaan (openbaar ministerie)[1] dengan pedoman yang dibuat oleh Kementerian Kehakiman (Ministerie van Justitie). Namun dalam praktek tidak selamanya OM yang berwenang, karena dalam hal putusan pengadilan yang bersifat “mengurangi kebebasan seseorang” (vrijheidsbenemendestraffen) dan dalam hal denda-uang (geldboeten), maka terdapat lembaga - lembaga lain (di Kementerian Kehakiman dan di Kementerian Keuangan)  yang menanganinya (Lihat Cleiren, loc.cit. hlm.1107 – 1108).  

Sedangkan di Amerika Serikat (model Common Law countries), maka baik kewenangan mendakwa dan diskresi dalam penegakan hukum merupakan wewenang  Jaksa/Penuntut Umum (local Prosecutor), serta pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan juga merupakan wewenang JPU dari pengadilan yang bersangkutan.

4)Dominus litis (Vervolgingsmonopolie) – Di Belanda monopoli pendakwaan sepenuhnya berada pada OM (Lembaga Kejaksaan Belanda). Pada dasarnya OM diwakili oleh Officier van Justitie (OvJ) menentukan apakah akan dilakukan pendakwaan atau tidak (ingat hak oportunitas OvJ/JPU Belanda).Adapun asas ini ingin menegaskan bahwa warga masyarakat (burger) tidak mepunyai hak untuk melakukan pendakwaan/penuntutan tersendiri,meskipun berdasarkan Pasal 12 Sv, seorang warga dapat mengajukan keluhan tentang tidak dilakukannya pendakwaan suatu perkara, pada pengadilan dalam daerah hukum di mana putusan tidak melakukan dakwaan dilakukan (Lihat Cleiren op.cit. hlm.22 dan 352).Jadi Dominus Litis, hanya berhubungan dengan pendakwaan/penuntutan dan tidak dengan pelaksanaan putusan pengadilan (J.M van Bemmelen mengatakan dalam hlm.85 : “Officier van Justitie (JPU Belanda) adalah ‘dominus litis’ sampai perkara tersebut diterima dan mulai disidangkan oleh pengadilan” - Pasal 258 ayat 1 Sv– “dominus litis” berarti “pemilik pendakwaan perkara” ).

5)Sistem Peradilan Pidana (untuk selanjutnya SPP) dapat dibagi dalam tiga tahapan proses: a)pra-adyudikasi (sebelum sidang pengadilan)– b)adyudikasi (selama sidang pengadilan) – dan c)purna-adyudikasi (setelah sidang pengadilan). Adapun eksekusi putusan pengadilan berada dalam tahap purna-adyudikasi (post-adjuducation) dan karena itu tidak termasuk dalam cakupan asas “Dominus Litus” yang ditafsirkan sebagai “monopoli Kejaksaan di bidang pendakwaan”.

Dalam SPP dikenal adanya konsep “kekuasaan kehakiman” (Belanda: rechterlijke macht) atau “judicial power” yang dilaksanakan oleh “the judiciary” (jajaran hakim pengadilan)  dan “officers of the court”. Dalam bahan pustaka SPP/CJS (criminal justice system) maka yang merupakan “officers of the court” adalah “the judicial police” (polisi reserse – dahulu dalam HIR “pembantu-jaksa”), JPU dan Advokat (ketika memakai Toga di pengadilan membela kliennya). Yang penting bagi kita adalah bahwa JPU yang melakukan tugas di pengadilan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman atau “judicial power” dan sebagai “officier van justitie” di Belanda berdiri mandiri dan hanya tunduk pada hakim pengadilan yang bersangkutan dan tidak kepada OM di Belanda (di Indonesia Lembaga Kejaksaan).

6)Kesimpulan kedua:

a.Jaksa/JPU dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP adalah bagian dari Kekuasaan Kehakiman dan merupakan officer of the court yang akan melaksanakan perintah Majelis Hakim dari pengadilan di mana dia bertugas;

b.Jaksa/JPU yang diperbantukan pada KPK dan bertugas di Pengadilan TIPIKOR harus melaksanakan perintah dari Majelis Hakim yang bersangkutan, dan karena itu berhak melaksanakan keputusan pengadilan Tipikor atau dengan perkataan lain pelaksanaan putusan pengadilan tipikor yang bersangkutan dilakukan oleh JPU KPK yang bertugas pada waktu itu.

c.Dominus Litis atau monopoli lembaga kejaksaan hanya berlaku untuk pendakwaan dan tidak untuk pelaksanaan putiusan pengadilan.

*Artikel ini disampaikan dalam Focus Group Discussion KPK-RI

Tentang “Kewenangan Jaksa KPK Melakukan Eksekusi”

Jakarta, 22 November 2018

-00O00-

                                   

---

[1] Openbaar ministerie bukanlah sebuah kementerian, seperti misalnya Kementerian Kehakiman (ministerie van justitie ).

Prof.Dr.Awaloedin Djamin Senior dan Teman Sejawat Mengembangkan Ilmu Kepolisian Indonesia*

A.Perkenalan di Ikatan Mahasiswa Djakarta – IMADA

Pertama kali bertemu dengan Pak Awaloedin adalah pada tahun 1955, sewaktu saya baru menjadi mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas Indonesia (FHUI) dan beliau baru lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Perkenalannya adalah pada acara Novitiatus (nama bagus untuk istilah “perploncoaan”) IMADA (Ikatan Mahasiswa Djakarta – sering diplesetkan menjadi Ikatan Mahasiswa Dansa). Beliau adalah salah seorang Pendiri organisasi mahasiswa tersebut, yang merupakan “sempalan” dari organisasi GMD (Gerakan Mahasiswa Djakarta). Teman-teman kumpul beliau di acara-acara IMADA adalah antara lain Ibu Windrati Pringgodigdo (putri Sekretaris Kabinet RI Bapak Karim Pringgodigdo) dan Ibu Pia Alisyahbana (Pendiri Majalah Femina). Mereka juga adalah Pendiri IMADA. Selama menjadi mahasiswa FHUI, saya aktif dalam Badan Pengurus IMADA dan beberapa kali mengikuti rapat Pengurus IMADA,  di mana turut hadir Pak Awal (begitu sapaan kepada beliau), juga waktu beliau sudah menjadi Menteri Tenaga Kerja R.I.

B.Perkenalan di PTIK sebagai Dosen m.k. Kriminologi

Pada tahun 1980 saya diminta oleh Dekan PTIK  untuk memberi pelajaran dalam mata kuliah Kriminologi di sekolah tinggi tersebut. Dekan pada waktu itu adalah Prof.Dr. Harsya W. Bachtiar, sedangkan pada waktu itu Prof.Dr. Awaloedin Djamin adalah Kapolri. Sebagai Kapolri Pak Awal merundingkan dengan Pemerintah untuk menjadikan PTIK suatu perguruan tinggi non-dinas, dan karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan Pak Harsya untuk membantu transformasi tersebut. Saya sempat mengajar Kriminologi di PTIK (sekarang STIK) sampai tahun 2002, jadi lebih 20 tahun. Pertemuan dengan Pak Awal, hanya pada rapat-rapat Pengajar PTIK, di mana pimpinan rapat dipegang bersama antara Pak Awal dengan Pak Harsya. Pak Awal setelah selesai menjadi Kapolri, kemudian menjadi Dekan PTIK.  Dalam rapat-rapat itu timbul berbagai gagasan untuk menyempurnakan Pendidikan PTIK, khususnya kurikulum (termasuk penyusunan skripsi) dan para dosennya. Banyak tambahan dosen diambil dari UI, tetapi juga dari universitas lain. Pada waktu itu pula timbul gagasan Pak Awal, agar diadakan penelitian untuk memperdalam dan memantapkan pengertian Ilmu Kepolisaian Indonesia sebagai suatu disiplin mandiri. Gagasan itu didukung oleh Pak Harsya yang kemudian menerbitkan buku Ilmu Kepolisian Indonesia pada tahun 1994 Dari rapat-rapat ini pula timbul gagasan lanjutan agar Ilmu Kepolisan Indonesia juga diajarkan melalui suatu program strata-2 dengan lulusan bergelar Magister Ilmu Kepolisian. Pada bulan Desember 1995 Prof.Harsya Bachtiar wafat (dalam usia 61 tahun) setelah beberapa lama menderita sakit ginjal.Gagasan mendirikan Program Magister Ilmu Kepolisian diteruskan melalui sejumlah rapat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DKTI). Berkat pembicaraan intensif yang telah dilakukan sebelumnya oleh Prof Awal dan Prof Harsya dengan pejabat-pejabat DIKTI, maka pendirian Program Magister Ilmu Kepolisian disetujui. Pembicaraan dengan DKTI menghasilkan keputusan, bahwa program tersebut harus berada di dalam lingkungan suatu universitas dan Universitas Indonesia ditetapkan sebagai tempat bernaungnya program tersebut. Penempatannya di bawah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, menghasilkan kesepakatan untuk memberikannya nama Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (Prodi KIK-UI).

C.Perkenalan dalam  Memimpin Prodi Baru Kajian Ilmu Kepolisian

Setahun setelah Pak Harsya wafat, dalam suatu rapat dosen PTIK, saya ditunjuk oleh pak Awal dan teman-teman dosen yang lain untuk memimpin Prodi KIK-UI. Saya mencoba menolak dengan alasan bahwa sepantasnya yang memimpin adalah seorang dari kepolisian agar lebih dapat mendalami perkembangan kurikulumnya. Hal itu ditolak, dengan alasan telah ditentukan juga wakil dari kepolisian untuk mendampingi saya sebagai sekretaris Prodi, yaitu Ibu Kol.Pol.Ida Ayu Suntono, S.IK. Untunglah ada Bu Ida Ayu membantu saya untuk lebih memahami semangat yang ada pada perwira-perwira kepolisian memperdalam dan mengembangkan Ilmu Kepolisian Indonesia. Saya sangat terkejut ketika dalam Angkatan pertama (1996 – 1998) terdapat sejumlah perwira tinggi kepolisian yang sudah pensiun (seperti antara lain Bapak Drs. Suyud Binwahyu dkk), tetapi mereka tetap ingin membantu mengembangkan Pendidikan Ilmu Kepolisian Indonesia. Turut membantu juga adalah Bapak Drs.Kunarto (mantan Kapolri) yang menyumbang terjemahan sekitar 30 buku tentang ilmu kepolisian di luar negeri. Dari Universitas Indonesia saya juga didukung oleh sejumlah gurubesar yang juga seangkatan dengan Pak Awal, seperti Prof.Haryati Subadio, Prof. Saparinah Sadli, Prof.Tapiomas Ihromi, Prof.Mely Tan, dan Prof.Miriam Budiardjo, serta teman-teman seangkatan saya seperti Prof.Budi Santoso, Prof.Sarlito Wirawan, Prof. Parsudi Suparlan, Drs.Momo Kelana,SH dan Dr.Ida Dahsiar. Didalam manajemen keseharian Prodi KIK-UI ini, dengan sekretariat berkantor di Gedung PTIK, maka Pak Awal tetap juga membantu dengan saran dan tindakan. Tentu dalam pengelolaan ini kami (saya dan Bu Ida Ayu) sering menghadapi kesulitan pengelolaan, antara lain soal ruangan kuliah, ruangan perpustakaan, anggota staf, kendaraan penjemputan dosen, mahasiswa,kurikulum  dll. Pak Awal dan teman-teman Bu Ida di Kepolisian selalu siap membantu, sehingga selama 10 tahun (1996 – 2006) kami memegang jabatan itu, tidaklah terlalu merepotkan kami.  Baik dalam tahap pengembangan program magister, maupun dalam lanjutannya ke program doktor Imu Kepolisian Indonesia (telah dihasilkan 10 Doktor Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia – berkat dorongan dan bantuan Prof. Awaludin, Prof. Parsudi Suparlan dan Prof. Sarlito Wirawan), peran Pak Awal sangatlah besar, beliau selalu siap untuk membantu melalui saran-sarannya.  

D.Kesan secara menyeluruh : Seorang yang ramah – tegas dan  visioner

Dari pengalaman saya di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa Prof.Dr.Awaloedin Djamin adalah seorang yang ramah, tegas dan visioner dan  yang sangat memperhatikan kemajuan sumber daya manusia di kepolisian kita. Dari diskusi-diskusi dalam pengembangan Prodi KIK-UI, Magister dan Doktor, saya terkesan dengan semangat beliau untuk memperjuangkan agar lulusan KIK-UI tidak sekedar jadi “lulusan sekolah kedinasan”, tetapi menjadi “seorang intelektual”. Seorang lulusan yang mempunyai cukup bekal untuk bekerja dengan rasio (dengan “otak” bukan “otot”). Dan seperti dicita-citakan oleh Pak Awal bersama dengan Pak Harsya, perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia haruslah berakar pada kenyataan di masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan sesuai dengan masalah-masalah di lapangan yang dihadapi polisi di Indonesia.

Dengan mengambil contoh Prof.Dr. Awaloedin Djamin, yang kebetulan saya kenal cukup dekat dalam pengembangan Ilmu Kepolisian Indonesia, maka saya membayangkan bahwa “polisi intelektual”, yang akan dihasilkan dari Prodi KIK-UI, mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1)Mempunyai intelgensia yang tinggi dengan melihat visi ke depan dan bersedia menerima pemikiran dan gagasan baru (intelligent and creative);

2)Bersedia untuk bertanggungjawab penuh dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang penting (responsible and accountable);

3)Mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi (lisan dan tulisan) dan melakukan negosiasi (communicative and open to reason).

Ciri-ciri di atas saya simak dari kepribadian Pak Awal, Senior dan Teman Sejawat saya dalam usaha mengembangkan Ilmu Kepolisian Indonesia.-

* Artikel ini ditulis di Jakarta,21 Juli 2017  < Innalilahi wainnailaihi raajiuun – Prof Awaloedin wafat 31 Januari 2019 Pukul 15:00 dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta dengan Upacara Kebesaran Kepolisian Indonesia > 

Harapan Untuk Kriminologi Indonesia

HARAPAN UNTUK KRIMINOLOGI INDONESIA

(Suatu Uraian Singkat untuk Diskusi)

oleh MARDJONO REKSODIPUTRO[1]

Pengantar

Tulisan ini lebih merupakan cukilan sejarah singkat dengan beberapa pemikiran “kasar”  dan tidak berpretensi bersifat ilmiah-akademik. Yang menarik perhatian saya adalah tiga hal: 1) Dipergunakannya istilah “Kriminologi Indonesia”; 2) Adanya rencana membentuk  “Asosiasi Cendekia Kriminologi Indonesia”; dan 3) Akan dilakukannya suatu “Deklarasi Asosiasi Program Studi Kriminologi Indonesia”. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberi masukan untuk ketiga hal tersebut.

Saya akan mulai dengan sekelumit sejarah untuk menjadi latar belakang dari tulisan ini. Orang bijak mengatakan:

“Keadaan hari ini adalah akibat perkembangan masa lalu, dan apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan”.

Masa lalu: Membangun Ilmu Pengetahuan Baru

1)Ketika saya mulai menjadi mahasiswa FH dan IPK UI (tahun 1955), sudah ada Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia - LKUI (warisan Universiteit van Indonesia). Lembaga ini dulunya bernama Criminologisch Instituut (CI) dan merupakan lembaga multi-disiplin (bertemunya tiga ilmu pengetahuan) berisi Guru Besar/ para ahli  dari Kedokteran Forensik, Kimia dan Alam Forensik (Kriminalistik), Hukum Pidana dan Kriminologi. LKUI (CI) didirikan tahun 1948 – dan pada tahun 1988 berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Center for Justice and the Rule of Law)[2]. Lembaga ini ditutup oleh Pimpinan UI pada tahun 2006.  Gedung baru dibangun di Kampus UI Salemba pada tahun 1977 (empat tingkat) dan sekarang diserahkan kepada FISIP-UI dengan diberi nama Gedung “Mardjono Reksodiputro” (4 April 2009).

2)LKUI menjadi tempat lahirnya Jurusan Kriminologi dan Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial - UI. Pendekatan awal di kedua jurusan ini dapat dinamakan pendekatan “bio-sosiologis”. Untuk kriminologi, pendekatan ini adalah seperti digambarkan oleh Jan Remmelink :”… tanpa ada kecenderungan lahiriah tertentu, kejahatan tidak mungkin muncul …(dan) … diterima pula bahwa tanpa adanya situasi kondisi yang memungkinkan, kecenderungan a-sosial tidak mungkin berkembang menjadi suatu perbuatan” (lihat Jan Remmelink,2003:36). Karena itu dalam kurikulum awal Jurusan Kriminoligi terdapat mata kuliah a.l.  “Antropo-biologi,” “Psikiatri Forensik’ dan “Psikologi Forensik”. Bapak Paul Moedikdo, SH (wafat pada tahun 2016 di Belanda), pemrakarsa dan pendiri Jurusan Kriminologi membawa pemikiran dari pendekatan bio-sosiologis ini menjadi suatu teori yang dinamakannya “teori dialog”[3]

3)Matakuliah Pengantar Kriminologi di FHUI sudah ada sebagai warisan dalam kurikulum Faculteit der Rechtgeleerdheid en Sociale Wetenschappen (kemudian jadi Fakultet Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan – FH & IPK - 1950). Merupakan matakuliah tambahan bagi mereka yang mengambil Jurusan Hukum Pidana, dan dianggap sebagai  ilmu pengetahuan pembantu untuk ilmu Hukum Pidana. Oleh Prof. J.M.van Bemmelen dinamakannya sebagai “a king without a country”. Mengikuti pendekatan warisan Hindia Belanda ini, maka matakuliah Pengantar Kriminologi diajarkan di semua fakultas-fakultas hukum negeri  dan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

4)Dari tahun 1950-an sampai tahun 1980-an, maka buku-buku kriminologi yang banyak dipergunakan di Fakultas Hukum (baik di Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga) serta PTIK,  adalah buku-buku antara lain dari: W.M. Noach, W.A. Bonger, Edwin Sutherland & D.R.Cressey, J.M.van Bemmelen (yang dapat dikategorikan sebagai pandangan “konservatif”), dan kemudian antara lain Howard S.Becker, Richard Quinney, Tonny Platt, serta W.J.Chambliss & R.B.Seidman (yang merupakan representasi pendekatan “liberal” dan sering juga dicap “marxis”). Menurut saya pengaruh Bonger di Indonesia terutama terlihat pada keyakinan kuatnya pengaruh faktor ekonomi dalam timbulnya kejahatan dan pandangan Sutherland telah  membawa pengertian tentang adanya proses belajar dalam berkenalan dengan kejahatan. Tidak boleh dilupakan juga antara lain: pengaruh Thorsten Sellin (culture conflict), Marvin Wolfgang (culture of violence), Merton (anomie), Cohen (delinquent subculture), Cloward & Ohlin (illegitimate opportunity structure), Matza (delinquency and drift), Shaw & McKay (ecological studies – delinquency areas in the city – rural urban differences), Clemmer & Sykes (prisons as schools of crime), dan Cressey (professional criminals).

5)Dalam perkuliahan Pengantar Kriminologi saya (1967 – 1997) di FHUI dan PTIK , maka pendekatan-dasar saya adalah melalui (yang  saya namakan) “tiga-mashab besar”. Pertama, Mashab Klasik (Beccaria) dengan modifikasi oleh Mashab Neo-Klasik (Code Penal Perancis 1819) – Kedua, Mashab Positivis (Lombroso, 1835 – 1909)) sebagai awal pemikiran ilmiah kriminologi tentang sebab-musabab kejahatan – Ketiga, Mashab Kritikal (Critical Criminology), yang dimulai dengan perspektif interaksionis (Becker, dengan labelling approach to crime - 1963) dan yang kemudian berkembang menjadi “sociology of conflict” (Quinney - 1970; Chambliss & Seidman – 1971; dan Taylor, Walton & Young - 1973). Untuk selanjutnya silakan lihat pada makalah saya di Seminar Nasional Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Mardjono Reksodiputro 2015: 2-5 – disampaikan sebagai bahan bacaan tambahan dalam Simposium ini ).   

Masa Sekarang : Politik Hukum dalam Penegakan Hukum

6)-Kriminologi harus dapat berperan dalam Pemerintah menetapkan politik hukum khusus dalam bidang penegakan hukum. Dengan istilah penegakan hukum saya melihatnya dalam rangka proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana (SPP). Kalau melihat pada berita di media massa dengan laporan kepolisian, maka diperkirakan kejahatan di Indonesia meningkat drastis. Apakah hal ini benar atau keliru merupakan wilayah penelitian kriminologi. Sudah lama (sejak tahun 1971)  saya mengusulkan agar statistik kejahatan di Indonesia disempurnakan, kurang lebih meniru apa yang dilakukan di negara-negara maju (a.l. Amerika Serikat), namun menurut saya hal ini tidak juga dilakukan (Mardjono Reksodiputro, 1997a: 9-27).[4] Tetapi yang sekarang populer diberitakan di media massa adalah kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba. Politik atau kebijakan hukum pidana mengenai kedua kejahatan ini menarik untuk diperhatikan oleh para peneliti Kriminologi Indonesia maupun peneliti Hukum Pidana. Pertanyaan yang sangat mendasar yang diajukan umum adalah: Mengapa hukuman yang berat yang diberikan kepada mereka yang tertangkap dan dinyatakan bersalah sebagai penjahat korupsi dan penjahat narkoba, tidak menurunkan angka kejahatan ?  Bukankah teori simple deterrence mengatakan bahwa: “ancaman pidana berat, diikuti oleh pelaksanaan pidana berat tersebut”, akan membuat calon-pelaku kejahatan mengurungkan niatnya (causing a change of heart). Teori ini sudah dianut oleh Beccaria (to instil fear in other men) dan Bentham (intimidation or terror of the law) (Zimring & Hawkins, 1973:75-77). Inilah teori klasik yang juga dianut di Indonesia, “berilah hukuman yang setimpal” (just desert), karena para pejabat penegak hukum  kita berpendirian bahwa manusia itu punya “free will” dan bersifat “rasional” serta “hedonistik”.[5] Masalah penelitian Hukum Pidana dan penelitian Kriminologi Indonesia adalah: Apakah Indonesia telah meninggalkan Konsep “Pemasyarakatan Terpidana” dan memilih konsep “Pembalasan” dalam politik kriminal untuk kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba ?

7)-Konsep Pemasyarakatan Terpidana sangat erat kaitannya dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LaPas) kita. Sudah sering kita dengar laporan tentang kelebihan penghuni di berbagai LaPas, yang antara lain menyebabkan “perkelahian”, “pemberontakan” dan “pelarian” narapidana (napi). Yang sering dijadikan isyu dalam pembicaraan tentang “kelebihan penghuni LaPas” adalah banyaknya pelanggar delik narkoba di dalam LaPas, padahal konsep “pemasyarakatan napi” dan ketentuan UU Narkoba memungkinkan mereka “dibina” di luar LaPas (kesempatan “rehabilitasi” di Panti-Panti yang disediakan). Tetapi mengapa banyak yang masih “dihukum” penjara dalam LaPas yang sudah “over crowded” ? [6] Kalau benar bahwa yang tertinggal di dalam LaPas adalah pecandu (pengguna narkoba) yang tidak-mampu-membayar biaya rehabilitasi, maka perlu dikaji mengapa diskriminasi yang terjadi seperti ini tidak pernah diberitakan dalam media massa ? Yang tentunya juga menarik diteliti oleh para Kriminolog adalah bagaimana pertanggungjawaban Pimpinan LaPas atas berita media massa bahwa banyak peredaran ilegal narkoba di masyarakat diatur dari dalam LaPas (melalui ponsel dan kurir). Hampir tidak ada “gebrakan pembersihan” ke dalam organisasi intern LaPas. Istilah impunity mungkin dapat dijelaskan dengan contoh ini. Bukankah ini menarik diteliti oleh ahli Kriminologi Indonesia ?

8)-Akhir-akhir ini kita membaca di media massa tentang tertembaknya atau ditembaknya terduga kejahatan, ada yang terduga pelanggaran delik narkoba dan ada pula yang terduga anggota organisasi terorisme atau ajaran radikalisme yang dilarang. Dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, maka akan mudah bagi para bandar narkoba mengatur perdagangan narkoba illegal mereka. Begitu juga bagi kelompok-kelompok yang mengajarkan paham-paham radikal dan bermusuhan dengan kebijakan pemerintah, maka aplikasi teknologi informasi (TI) mempermudah kegiatan mereka. Namun kecanggihan penggunaan TI juga dipunyai oleh aparat penegak hukum kita, untuk mempermudah pelacakan kegiatan-kegiatan yang ilegal. Contoh yang paling sering kita dengar atau baca adalah penangkapan oknum (-oknum) yang melakukan transaksi ilegal korupsi/penyuapan pejabat (dikenal sebagai OTT = Operasi Tangkap- Tangan). Dugaan saya adalah, bahwa kecanggihan (penyadapan) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan transaksi ilegal korupsi, juga dipunyai oleh petugas Badan Anti-Narkoba maupun petugas Badan  Anti-Teror. Namun, yang berbeda adalah bahwa petugas KPK tidak terdengar menembak seorang Terduga Kejahatan Korupsi. Berbeda dengan petugas Anti-Narkoba dan Anti-Teror, yang agak sering kita baca di Media Massa, menembak mati seorang Terduga kejahatan yang melarikan diri dari penangkapan (yang akan ditangkap atau telah ditangkap). Yang juga meresahkan saya adalah bahwa Kapolri telah “merestui” penembakan ini (meskipun dengan dalih, “kalau melawan”). Keinginan massa agar koruptor dihukum mati (dengan alasan agar seperti di China-RRT) dan membiarkan ditembak matinya terduga bandar narkoba dan terduga anggota organisasi teror, menimbulkan pertanyaan: sudah sedemikian kritiskah kejahatan-kejahatan tersebut sehingga menimbulkan situasi “fear of crime” dalam masyarakat dengan akibat “zero tolerance” ?  Pertanyaan untuk peneliti Kriminologi Indonesia: apakah masyarakat Indonesia telah menjadi masyarakat yang punitive (gemar menghukum-keras) ?[7] 

Masa Yang Akan Datang:

9)-Dalam membangun Asosiasi Cendekia Kriminologi Indonesia, kita dapat mencontoh keberhasilan komunitas-ilmiah/profesi bidang Ekonomi dan komunitas-ilmiah/profesi bidang Kesehatan. Sepanjang pengetahuan saya, di Indonesia,  kedua asosiasi-ilmiah ini yang paling “bersatu” dan mempunyai jaringan kuat diantara para anggotanya, baik di kalangan profesi maupun akademisi. Begitu pula hubungan asosiasi dengan para pembuat keputusan kebijakan (policy decision makers) tingkat nasional maupun daerah terlihat cukup erat.[8] Dengan latar belakang seperti itu, maka dalam penyusunan kebijakan dan peraturan di bidang mereka masing-masing terlihat adanya kestabilan dan keselarasan. Sebaiknya Asosiasi Cendekia Kriminologi Indonesia (ACKI) meniru kedua asosiasi tersebut di atas.

10)-Para ahli Kriminologi Indonesia sudah waktunya menyadarkan para ahli Hukum Pidana Indonesia akan adanya tiga prinsip (golden rules) yang perlu diikuti dalam merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu menjadi terlarang dan diancam pidana:

a)hukum pidana hanya dapat dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (basic social values) hidup bermasyarakat dalam negara Indonesia – nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara Pancasila tentunya adalah penting disini;

b)namun demikian hukum pidana sedapat mungkin juga hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (social control) tidak atau belum efektif (ingat asas: ultimum remedium), karena itu harus dihindari kriminalisasi yang berlebihan;

c)dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua prinsip di atas, haruslah diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal  mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu. Tentu saja tanpa mengurangi perlindungan kolektif masyarakat Indonesia yang demokratis dan modern (untuk itu perlu diperhatikan Bab XA dalam konstitusi kita).-   

Kesimpulan

Uraian diatas ingin menyimpulkan bahwa para akademisi  atau para ilmuwan di bidang Kriminologi dapat memegang peranan penting dalam pembuatan putusan-kebijakan (policy decision making) dalam proses SPP. Menurut saya, untuk itu mereka harus bekerja sama dengan para ahli hukum pidana (akademisi, ilmuwan dan praktisi) membangun konsensus bilamana berhadapan dengan tantangan menyusun politik kriminal yang efektif dan manusiawi. Mungkin kita dapat belajar dari model-model penyusunan kebijakan di bidang Ekonomi dan kebijakan di bidang Kesehatan (di Indonesia), yang telah sukses membuat model-model mereka berpengaruh dalam pembuatan putusan kebijakan. Cara mereka (menurut saya) adalah membangun jaringan antar para anggota komunitas-ilmiah (scientific community ) dengan para pembuat kebijakan (policy makers) di pemerintahan.  

--00O00—

Disampaikan dalam Simposium Nasonal Kriminologi Indonesia I

Auditorium Juwono Sudarsono, Kampus FISIP Universitas Indonesia

Pada tanggal 19 September 2018

DAFTAR PUSTAKA (sebagai bagian rujukan untuk penelitian Kriminologi Indonesia yang akan datang)

1-Cohen, Albert, Alfred Lindesmith, Karl Schuessler (1956), The Sutherland Papers, Bloomington: Indiana University Press.

2-Findlay, Mark & Ugljesa Zvekic (1993), Alternative Policing Styles-Cross Cultural Perspectives, UN Interregional Crime and Justice Research Institute, Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers – lihat Chapter 3: Community-Oriented Policing in Urban Indonesia (Mardjono Reksodiputro dan Yanti Purnianti).

3-Golose, Petrus Reinhard (2008), Seputar Kejahatan Hacking-Teori dan Studi Kasus,Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

4 - -----------------------------------  (2015), Invasi Terorisme Ke Cyberspace, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

5-Han Bing Siong (1998), The Japanese Occupation of Indonesia and the Administration of Justice-Myths and Realities, KITLV (Overdruk), Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania.

  

6-Hazewinkel-Suringa (1953), Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon N.V.

7-Kurniasari, Anne Safrina (2012), Kriminalisasi Penyiksaan oleh Pejabat Publik Sebagai Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Di Indonesia, Ringkasan Disertasi, Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia.

8-Miller,Daniel & Don Slater (2003), The Internet - An Ethnographic Approach, Oxford:Berg.

9-Mustofa,Muhammad (2010), Kriminologi-Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Edisi Kedua, Bekasi:Sari Ilmu Pratama.

10-Ota,Tatsuya, Editor (2003), Victims and Criminal Justice – Asian Perspective, Tokyo: Keio University – Lihat: Chapter 4: Victimization in Indonesia: An Expensive Lesson (Mardjono Reksodiputro dan Mudzakkir); dan Chapter 5: Protection of Female Victim of Violence in Indonesia (Purnianti).

11-Reksodiputro,Mardjono (1997a), Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

12- ------------------------------- (1997b), Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Buku Ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

13- ------------------------------- (2009), Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

14- ------------------------------ (2015), “Politik Hukum dalam Bidang Penegakan Hukum – Keynote Address”, Seminar Nasional Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

15-Remmelink,Jan (2003), Hukum Pidana – Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Sh.LLM. dkk, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.

16-Smartt,Ursula (2009), Law For Criminologist – A Practical Guide, London: Sage.

17-Zimring,Franklin E & Gordon J.Hawkins (1973), Deterrence – The Legal Threat in Crime Control, Chicago: The University of Chicago Press.  

---

[1] Asisten Mahasiswa pada Lembaga Kriminologi UI (LKUI), 1959; Sarjana Hukum UI 1961, MA in Criminology Univ.Pennsylvania 1967, Gurubesar Tetap dalam Ilmu Hukum UI 1993 – Ketua Peminatan Sistem Peradilan Pidana PPS-UI (sekarang); Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (PMIH) Unv.Pancasila (sekarang) -  Pernah menjadi:  Ketua LKUI – PuDek 3 FIS-UI – Ses Kons.Ilmu Sosial – Ses Kons Ilmu Hukum (KIH) – Ketua PDH FHUI – Ketua Panitia Penyusunan KUHP Nasional - Dekan FHUI – Ketua Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) UI - Ses Komisi Hukum Nasional (KHN) RI -   Anggota Board ASEAN Law Association (ALA) – Anggota Board Asia Crime Prevention Foundation (ACPF). 

[2] Ini adalah salah satu lembaga kriminologi tertua di dunia, baru tahun 1965  Prof. Leon Radzinowicz (University of Cambridge) menulis buku The Need For Criminology – and A Proposal for an Institute of Criminology, London: Heinemann, khususnya hlm. 80 – 90.

[3] Sayang pemikirannya tentang teori dialog tidak pernah dituliskan secara detil dan lengkap, hanya di dalam kuliah dan ceramah-ceramahnya (antara lain untuk konsep Bantuan Hukum Struktural) terdapat sedikit keterangan tentang bagaimana teori ini. Lihat juga, Mas Achmad Santosa dan Henny Supolo (2012), Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH – Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hal.158 dst-nya  dan  hal.323 dst-nya.

[4] Statistik Kejahatan/Kriminal memang dipergunakan untuk menghitung kejahatan yang terjadi-namun perlu diingat bahwa yang tercatat hanyalah yang dilaporkan dan diketahui oleh Polisi. Banyak yang tidak dilaporkan dan menjadi dark number in criminal statistics (misalnya perkosaan atau penipuan oleh perusahaan Umroh). Menghitung perbandingan antar-tahun atau antar-tempat juga harus memperhatikan jumlah, jenis dan umur penduduk. Untuk menguji kebenaran statistik kriminal yang diperoleh, perlu juga dilakuan victim surveys. 

[5] Keinginan menghukum mati pelaku Korupsi dan pelaku Narkoba sering “terdengar” di Media Massa, a.l. yang menarik adalah pemberatan pidana oleh Hakim Agung dan penolakan grasi oleh Presiden untuk terhukum mati bandar delik narkoba.   

[6] Secara keliru untuk menunjukkan “kelebihan-penghuni” di LaPas dipergunaka istilah “over capacity” – ini berarti LaPas-nya yang “kelebihan-ruangan” – seharusnya istilah yang benar adalah over crowded- ada pendapat yang mengatakan bahwa biaya rehabilitasi yang mahal menyebabkan hanya mereka dari keluarga mampu saja yang dapat mengongkosi kerabatnya yang “kecanduan narkoba”, sehingga yang tertinggal di LaPas adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin.

[7] Masyarakat Indonesia telah pernah mengalami situasi “zero tolerance” karena “fear of crime”, yaitu keadaan yang kemudian dikenal sebagai “Petrus” (Penembakan Misterius) dan diakui oleh Presiden Suharto, Pangab/Pangkopkamtib Jenderal LB Murdani, Panglima Kopkamtib Sudomo dan Kaskopkamtib Jenderal Widjojo Soejono. Kegiatan operasi ini dimulai awal tahun 1984 di Jogjakarta dibawah komando Dandim 0734 Garnizun Yogyakarta Letkol CZI Moch.Hasbi.

[8] Pujian saya kepada kedua asosiasi ini memang relatif dan subyektif serta tidak terlepas dari kekecewaan saya kepada asosiasi para ahli hukum dan praktisi hukum (advokat dan notaris) yang tidak dapat menjaga kode etik profesi mereka dan terpecah menjadi beberapa organisasi.