Pengantar
Tulisan
ini akan mencoba memberikan selayang-pandang perjalanan sejarah hukum pidana
kita. Baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana (hukum pidana
formil). Tentu untuk sebagian makalah
ini saya harus memakai memori/ingatan saya dan tentu akan bersifat subyektif
dalam komentar saya terhadap perjalanan sejarah tersebut. Tulisan ini juga akan
bersifat lebih deskriptif daripada analitis dan karena itu juga masih
memerlukan perbaikan berdasarkan pertanyaan dan kritik yang akan diajukan.
Uraian
singkat di bawah ini dibagi dua: A) berhubungan dengan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
yang dimulai dengan Wetboek van
Strafrecht voor Nedelands Indie 1918 dan B) tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang dimulai dengan Het Herziene Indonesisch
Reglement 1941.
----------
A)-Wetboek van Strafrecht (WvS-HB)
untuk Hindia Belanda
WvS
HB ini diundangkan dalam tahun 1915 dengan
Staatsblad No.732 tetapi mulai
berlaku 1 Januari 1918, dan karena
itu jangan kita lupakan umurnya sudah hampir 100 tahun (satu abad !). Tentu nilai dan norma yang jadi dasar penyusunannya
sudah berbeda. Karena itu menurut saya adalah sangat mengherankan bahwa terjadi kelambatan
yang sangat besar dalam membicarakan Rancangan 1993 KUHP Nasional yang secara
resmi disampaikan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh pada bulan Maret 1993 (lebih dari 20 tahun yang lalu !)
dan disusun oleh suatu Tim yang resmi diangkat Pemerintah RI mulai tahun 1983 (jadi telah dikerjakan selama 10
tahun !).
Sebelum
adanya WvS pemerintah Hindia Belanda membiarkan daerah-daerah swapraja memakai hukum adat sebagai sumber langsung
hukum pidana. Tetapi memang
disamping itu terdapat pula “strafrecht
voor de Inheemsche groepen”, namun yang hanya berlaku apabila secara tegas dinyatakan demikian (voor zoover het uitdrukkelijk tooepasselijk is verklaard). Dan dalam kenyataannya yang
dinyatakan secara tegas berlaku adalah perbuatan-perbuatan yang dalam hukum
adat tidak ada persamaannya (geen
aequivalent). Keadaan ini berlaku sampai tahun 1873,
karena pada waktu itu mulai berlaku KUHPidana untuk golongan Bumiputera dan
Timur Asing dan ada pula KUHPidana untuk golongan Eropah (yang terakhir ini
sudah berlaku sejak tahun 1866).
Secara
umum dan sederhana kita dapat simpulkan bahwa semasa Indonesia dikuasai oleh
Pemerintah Hindia Belanda, terdapat tiga
periode berbeda dalam politik hukum pidana di Indonesia[1]:
- periode sampai tahun 1873, di mana
golongan Bumiputera masih dapat
tunduk kepada hukum pidana yang
bersumber langsung pada hukum adat; dengan ketentuan bahwa untuk
hal-hal tertentu (umumnya yang berhubungan dengan tatakelola pemerintahan
dan perdagangan hasil bumi yang dikuasai pemerintah), secara tegas (uitdrukkelijk) dinyatakan berlaku
ketentuan dalam “peraturan perundang-undangan hukum pidana untuk golongan-golongan
bumiputera” (strafrecht voor de Inheemsche
groepen);
- periode mulai tahun 1873, di
mana terdapat dua KUHPidana,
yaitu untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing, dan yang lain untuk
golongan Eropah. Ini dikenal sebagai sistem
dualism;
- periode mulai tahun 1918, di mana ada sistem unifikasi dalam KUHPidana,
yaitu berlakunya Wetboek van
Strafrecht voor Nederlands-Indie dalam tahun 1918, yang berlaku untuk semua golongan penduduk:
Bumiputera (Indonesia), Timur Asing (Tionghoa dan Arab) dan Eropah
(termasuk Jepang dan yang dipersamakan sebagai golongan Eropah).
KUHPidana/WvS H-B ini,
berdasarkan asas konkordansi, adalah serupa dengan WVS di Belanda yang mulai berlaku September 1886 di Belanda.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP-
RI) 1918 untuk RI
WvS
yang ditulis dalam bahasa Belanda
adalah yang sah merupakan undang-undang
otentik yang berlaku bagi rakyat Indonesia sejak kemerdekaan kita dari
pemerintahan Hindia Belanda. Dengan sejumlah perubahan (yang kurang signifikan
?) dalam periode 1942 – 1945
(periode pemerintahan militer Jepang
di Indonesia) dan dalam tahun 1945 –
1950 (periode perang kemerdekaan
Republik Indonesia), maka WvS ini tetap berlaku[2]
Jadi
WvS Hindia Belanda ini (S 1915-732 yang
berlaku mulai 1 Jan 1918), oleh
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan
berlaku di Republik Indonesia – ini kemudian dipertegas dengan UU No.1/1946, menjadi berlaku untuk
seluruh wilayah RI dan nama resmi WvS
Ned-Indie menjadi WvS saja. Kemudian pada masa RIS (periode adanya Lembaga
Konstituante di Bandung) diterbitkan UU No.73/1958, untuk menegaskan kembali berlakunya UU No.1/1946 untuk
seluruh wilayah RI. Setelah adanya Dekrit Presiden Sukarno 1959, untuk kembali kepada UUD 1945 dan dibubarkannya Lembaga Konstituante,
maka dengan UU No.1/1960 dikukuhkan
kembali bahwa WvS (KUHP) berlaku untuk seluruh wilayah RI (namun selalu patut diingat bahwa WvS
ini teksnya masih dalam bahasa Belanda !).
Yang aneh adalah yang dipergunakan
dalam praktek hukum dan dalam pendidikan hukum adalah terjemahan tidak resmi (atau tidak disahkan) dari undang-undang
otentik berbahasa Belanda.Ada berbagai terjemahan WvS menjadi KUHP[3] dan juga buku
tentang hukum pidana yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan inilah yang
menjadi rujukan para praktisi dan teoritisi hukum pidana di Indonesia. Meskipun sejumlah kritik dari
kalangan hukum sudah sering diajukan, namun belum ada tanggapan Pemerintah kita
tentang anomali ini. Juga Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya
tidak meresahkan kemungkinan
salah atau beda tafsir dalam teks bahasa Indonesia terhadap teks bahasa
Belanda.Saya tidak tahu apakah ada Negara lain (Malaysia ?) yang juga demikian,
undang-undang masih dalam bahasa asli dari pemerintah jajahan (misalnya bahasa
Inggris), tetapi pengadilannya dan sistem hukumnya memakai terjemahan tidak
resmi (tidak disahkan).
Adapun catatan saya ini, bukanlah
mengada-ada hal yang kecil. Menurut saya dalam dunia hukum, maka bahasa adalah
utama.Argumentasi hukum dibuat dalam tulisan dan bahasa Indonesia, dan hakim
(atau pihak lawan – advokat atau JPU) akan menafsirkan dan memberi
argumentasi-kontra. Bagaimana melakukan hal ini dengan hukum pidana materiil
(KUHP 1918) yang mempunyai berbagai terjemahan dari WvS-HB ?
[4]
Rancangan KUHP Nasional versi 2014
(berada di DPR-RI)
Sekarang
pada awal tahun 2016 di DPR sedang
dibicarakan Konsep/Rancangan KUHP Nasional kita. Rancangan ini diajukan secara
resmi oleh Pemerintah pada tahun 2014 (karena itu selanjutnya dalam makalah ini
dinamakan R-KUHP 2014)[5]. Seperti telah
dijelaskan sebelumnya naskah R-KUHP yang pertama diserahkan pada tahun 1993 kepada Menteri Kehakiman Ismail
Saleh, sehingga naskah ini sampai di DPR 21
tahun setelah resmi diterima dari Panitia Penyusunan Rancangan KUHP, dengan
ketua Prof.R.Soedarto,SH (1982-1986), Prof.Mr.Roeslan Saleh (1986-1987) dan
Prof.Mardjono Reksodiputro (1987-1993).
R-KUHP
versi 2014, tentu telah memuat
berbagai perubahan dibanding R-KUHP 1993.
Karena saya hanya mengikuti perkembangan Rancangan tersebut sampai tahun 2000 (ada
naskah resmi R-KUHP 1999/2000), dan
selanjutnya hanya berdasarkan perkembangan di media massa, maka pemahaman saya juga akan
terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun beberapa perubahan yang sangat
mendasar dibanding WvS 1918, akan
saya sampaikan di bawah ini. Sebagian catatan di bawah ini diambil dari buku
saya (MR,2007, Pembaharuan Hukum Pidana
– Kumpulan Karangan – Buku Keempat, Lembaga Kriminologi Universitas
Indonesia).
Kesepakatan umum yang diambil
dalam Buku I dan Buku II
Sejumlah
pokok pikiran yang kemudian dijabarkan lebih lanjut adalah sbb:
Beberapa asas dalam Buku I:
1)Dihapuskannya
perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”;
2)Dipergunakannya
istilah “tindak pidana” untuk “strafbaarfeit”;
3)Pengertian
bentuk-bentuk “kesalahan” dalam dolus dan culpa ditegaskan maknanya:
4)Pertanggungjawaban
pidana korporasi dicantumkan (vicarious
liability dan strict liability );
5)Dicantumkan
adanya “kurang kemampuan bertanggungjawab” (verminderde
toerekeningsvatbaarheid atau irresistible
impulse);
6)Tetap
mengakui asas legalitas, namun memberi tempat pada “hukum pidana adat/delik
adat” dengan pidana “pemenuhan kewajiban adat”[6];
7)Pidana
mati diakui sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif[7];
8)Pidana
pokok ditambah dengan pidana “tutupan”, pidana “pengawasan”, dan pidana “kerja sosial”;
9)Dalam
sistem pemidanaan diperkenalkan pidana “denda dengan kategori” dan “double track system” (sistem dua jalur), yaitu adanya “tindakan” (maatregel), disamping pidana (straf)[8];
10)Dicantumkan
ketentuan tentang “tujuan pemidanaan” dan “pedoman pemidanaan bagi hakim” (straftoemetingsleidraad).
Beberapa jenis tindak pidana baru
dalam Buku II
1)Melalui
Buku I (asas-asas) dikenal “delik adat” dalam rumusan “berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat
setempat seseorang patut dipidana, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan”[9] ;
2)Tindak
pidana terhadap keamanan negara dari bahaya komunisme, ini merupakan delik
terhadap negara dan pemerintahan;
3)Tindak
pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, ini merupakan delik
terhadap ketertiban sosial;
4)Tindak
pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, ini merupakan delik “contempt
of court” atau delik “against
the administration of justice”;
5)Tindak
pidana terhadap pencemaran lingkungan, ini merupakan delik membahayakan
keamanan orang dan barang;
6)Tindak
pidana komputer, ini dapat merupakan “fraud by computer manipulation” – computer
espionage – software piracy – computer sabotage – unauthorized access” – dan secara umum dapat dikategorikan sebagai
“computer related economic crimes”;
Dalam usaha menyederhanakan
sistematik dalam Buku II, maka saya
pernah mengajukan usul untuk membagi
delik-delik dalam 7 (tujuh) bab atau kategori besar, yaitu :
1.Tindak pidana terhadap negara
dan pemerintahan;
2.Tindak pidana terhadap
ketertiban sosial;
3.Tindak pidana terhadap
kejujuran;
4.Tindak pidana terhadap harta
benda atau barang;
5.Tindak pidana terhadap rasa
susila;
6.Tindak pidana terhadap keamanan
dan kebebasan orang;
7.Tindak pidana terhadap pelayaran
dan penerbangan.
Namun, usul ini tidak diterima, karena
akan mengubah seluruh sistematik dari Buku II (KUHP1918 sekarang mengenal 31+10 Bab/Kategori dan 570 Pasal; R-KUHP
2000 mengenal 32 Bab/Kategori dan
645 Pasal; serta R-KUHP 2014 (sekarang
di DPR) memakai 36 Bab/Kategori dan
756 Pasal).
Sekarang dalam tahun 2016, masih saja kita belum mempunyai
KUHP Nasional. Padahal setelah 10 tahun
Panitia menyusunnya (1982 – 1992) dan menyerahkannya kepada Pemerintah,
diperlukan 20 tahun untuk rancangan tersebut sampai
kepada DPR (1993 – 2012). Secara
garis besar, perubahan yang terjadi dalam Konsep sekarang hanyalah sekitar
25-30% dibandingkan Konsep-Awal. Sungguh lambat sekali cara kerja para
petinggi sarjana hukum Indonesia !
Sepanjang
pengetahuan saya, ada beberapa krtitik tajam yang mungkin akan memperlambat jalannya diskusi di DPR tentang
R-KUHP.
1.Tentang akan berlakunya “delik
adat”
Salah satu keberatan yang diajukan
dalam tahun 1980-an (waktu perumusan oleh Panitia Awal) adalah bahwa “delik adat” tidak tertulis, sehingga bagaimana
prosedurnya menentukan ada - tidaknya suatu perbuatan yang harus dianggap
sebagai delik-adat ?. Dan bagaimana pula cara pengaduannya ke Kepolisian, bila tidak
ada rumusan tertulis. Jawaban Panitia
pada waktu itu adalah a.l.: kalau pemerintah Hindia Belanda mau memberi
perhatian kepada delik adat dan kemudian oleh kita melalui UU No.1 Drt 1951 dipertegas kembali,
maka sepantasnya hal ini juga wajib dilakukan dalam R-KUHP. Pemerintah
Hindia-Belanda dahulu meminta Kepala-kepala Adat untuk turut menentukan
delik-adat dan sanksinya, dengan cara meminta mereka mendampingi Majelis Hakim
Pengadilan Negeri. Apakah hal itu tidak dapat dilakukan dalam masyarakat kita
yang telah merdeka ? Apabila ada kendala dalam melaporkan delik-adat ke
Kepolisian, apakah tidak dapat prosedur dilakukan oleh Kepala-Adat langsung ke
Pengadilan ?Kita telah mengakui adanya
masyarakat multi-kultural Indonesia dan
adanya pluralisme
hukum, maka adalah kewajiban kita untuk mencari solusi dalam masalah ini.
2. Tentang adanya pasal-pasal yang
dianggap akan melemahkan kebebasan menyampaikan pendapat (terutama oleh Pers)
Dewan Pers pernah mengemukakan
dalam media massa bahwa R-KUHP 1993 bertentangan dengan era kebebasan pers
Negara demokrasi, karena banyaknya pasal-pasal (ada sekitar 40-an ?) yang dapat
menjerat pers dalam tugasnya memberi
informasi kepada publik. Sepanjang pemeriksaan saya, maka semua pasal yang
dituduhkan sebagai melemahkan kebebasan pers, sebenarnya ditujukan kepada
pelaku manusia yang menyebarkan fitnah, kabar bohong atau menyerang kehormatan
seseorang. Apabila Dewan Pers ingin agar pasal-pasal ini dikecualikan bagi
lembaga pers, maka menurut saya caranya
adalah dengan atau dalam undang-undang: a)membuat prosedur, bahwa dalam hal yang dilaporkan adalah individu atau lembaga
Pers, maka harus dilalui dahulu pelaporan kepada dan keputusan Dewan Pers; dan
b)Dewan
Pers menerbitkan Pedoman agar jelas yang dimaksud dengan “trial by the
press” dan “berita untuk kepentingan umum” (public
interest).
3. Tentang bab khusus Korupsi yang
dianggap sebagai “bencana” terhadap legitimasi adanya Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)
Dalam R-KUHP 2014, terdapat Bab
XXXII dengan judul Tindak Pidana Korupsi (berisi 14 Pasal). Bab ini tidak ada dalam R-KUHP 1993 maupun dalam R-
KUHP 1999/2000, jadi dimasukkan oleh Panitia-panitia Penyusun Rancangan
KUHP antara tahun 2000 – 2014. Sedangkan R-KUHP 2014 ini telah beredar diantara
kalangan akademisi dan pejabat penegak hukum (kepolisian,kejaksaan,KPK) dan pejabat
Pengadilan sebelum tahun 2013. Namun,
baru tahun 2014 mulai diperdebatkan bahwa masuknya Bab ini adalah untuk membubarkan
KPK. Adapun argumentasinya secara
singkat adalah sbb: KPK dibentuk khusus untuk menangani masalah korupsi yang
sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Korupsi adalah tindak pidana khusus
(bijzondere delict), dengan adanya delik dalam KUHP, maka delik akan menjadi
delik umum (algemeen delict), dan karena itu KPK tidak berhak lagi menanganinya
dan harus dinyatakan bubar. Pendapat
yang berbeda menyatakan bahwa dengan mengikuti pendapat di kalangan hukum
pidana Belanda, maka pendapat umum kalangan hukum pidana Indonesia adalah bahwa
untuk hukum pidana (materiil dan formil) kita menganut asas kodifikasi (untuk
menyusun peraturan per-uu-an pidana yang konsisten dan koheren/bertalian secara
logis). Adanya delik umum sebagai delik
pokok untuk korupsi (perbuatan curang, penyuapan, kejahatan dalam jabatan)
tidak meniadakan keperluan adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang
korupsi. Berarti UU Korupsi di luar KUHP masih dapat dipertahankan dan sekaligus
tentunya adanya UU khusus Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang membentuk
KPK dan UU tentang Pengadilan Khusus Korupsi juga dapat dipertahankan. Hanya
saja, isi Bab XXXII tersebut masih harus disesuaikan dengan pikiran di atas.
----------
B)-Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Hindia Belanda
HIR
ini diundangkan dengan Staatsblad 1941
No.44, terjemahan yang dipergunakan adalah “Reglemen Indonesia Yang
Diperbaharui” atau Reglemen Indonesia 1941 saja. Reglemen ini dimulai pada
tahun 1846 dan diundangkan dengan S.1948-57
untuk mulai berlaku 1 Mei 1848.
Diperbaharui dengan S.1926-559 dan terakhir dengan S.1941-44. Reglemen ini mengatur tentang “kepolisian, hukum acara perdata dan hukum acara pidana” dan
berlaku untuk orang Indonesia dan golongan Timur Asing di Jawa dan Madura. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura berlaku
peraturan lain (tetapi serupa) bernama Rechtsreglement
Buitengewesten (Reglemen Daerah Luar) dengan S.1927-227 dan untuk golongan Eropah berlaku Reglement Op De Rechtsvordering (Reglemen Hukum Acara) dengan S.1847-52. Gambaran sederhana dan singkat
di atas, hanya ingin menunjukkan adanya dualisme
dalam hukum acara, antara golongan Eropah dengan golongan Bumiputera dan Timur
Asing serta antara daerah Jawa Madura dengan daerah luar Jawa dan Madura.
Keadaan
ini berangsur-angsur berubah pada masa pendudukan militer Jepang dan kemudian setelah
pemerintah kita dapat menyatukan seluruh Indonesia. Perhatian kita adalah hanya
pada HIR yang kemudian pada tahun 1981 telah berubah total menjadi KUHAP. Adapun
HIR 1941 adalah versi terakhir hukum acara pidana Hindia Belanda yang merupakan
pembaruan dari IR tahun 1926, sebagai jawaban atas kritik-kritik yang diajukan
oleh sarjana-sarjana hukum Belanda terhadap tatacara menangkap dam menahan
warga desa yang dicurigai melalukan kejahatan. Kepala Desa yang merupakan kepanjangan
tangan polisi kolonial sering melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam menangkap
dan menahan warganya. [10]
Jepang
masuk di Indonesia (Hindia Belanda) pada bulan Maret 1942, kurang lebih satu
tahun setelah HIR 1941 berlaku.Melalui Undang-undang No.1 Drt tahun 1951, maka HIR 1941 ini dinyatakan
berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
Menurut
saya usaha pemerintahan Hindia Belanda untuk memperbaiki sistem peradilan
pidana di Indonesia, melalui HIR1941 tidak
dapat terlaksana, karena masuknya pemerintahan militer Jepang. Karena itu, maka
aparat sistem peradilan pidana Indonesia pada waktu masuknya militer Jepang masih memakai semangat kolonial IR 1926. Hal ini ditambah dengan sistem
peradilan pemerintahan militer Jepang yang dikenal sangat keras dan bengis.
Sehingga pada waktu awal kemerdekaan kita, sistem peradilan Indonesia ditangani
oleh aparat petugas yang dididik dengan semangat
IR 1926 dan semangat militer fasis Jepang (dengan polisi militer dan
Kempetai-nya). Antara tahun 1945 – 1981
(selama 36 tahun), inilah budaya SPP
kita masih bercirikan semangat “kolonial” dan “kempetai”.[11] Keadaan inilah
yang dikritik dalam Seminar Hukum Ke-II yang diselenggarakan oleh LPHN (Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional) di Universitas Diponegoro, Semarang tanggal 27 – 30 Desember
1968.Dalam seminar ini para Advokat
yang tergabung dalam PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) mengeluhkan
bagaimana parahnya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana
dan ditujukan kepada perlakuan aparat hukum dalam jaman Indonesia Merdeka
kepada rakyatnya sendiri. Perjuangan untuk mempunyai hukum acara pidana
Nasional baru berhasil 13 tahun
kemudian dengan KUHAP 1981. Bagi
saya ini, sekali lagi, ini menunjukkan bagaimana
lambatnya para petinggi sarjana hukum Indonesia bekerja untuk memperbaharui
hukumnya, dari berciri kolonial menjadi berciri nasional yang menghormati hak
asasi manusia !
Rancangan KUHAP Nasional versi
2014 (berada di DPR-RI)[12]
Sekarang
dalam tahun 2016 (25 tahun setelah berlakunya KUHAP 1981), akan dibicarakan di
DPR Rancangan KUHAP Nasional Yang Telah Diperbaharui (R-KUHAP). Namun, masih
saja ada kritik tajam tentang pembaruan yang diajukan,yang mungkin akan
memperlambat pengesahan undang-undang ini.
Catatan
saya tentang KUHAP 1981 dapat dibaca antara lain dalam buku saya tahun 2007, yang berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan –
Buku Ketiga, diterbitkan oleh Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia.
Adapun
kritik tajam yang saya maksud di atas adalah:
- Tentang kewenangan Jaksa-Penuntut
Umum (JPU)
Salah
satu kelemahan pada KUHP 1981 adalah bahwa kurang jelas terlihat adanya Sistem
Peradilan Pidana Yang Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Desain prosedur
SPP ini terlihat terkotak-kotak yang didasarkan pada pendapat bahwa setiap
sub-sistem dalam SPP ini seolah-olah mandiri dan memegang monopoli atas
wewenangnya. Asas pembagian kewenangan diartikan sebagai separation (pemisahan yang menimbulkan persaingan)
dan bukan distribution (pembagian suatu
tugas bersama dalam SPP). Setelah JPU memeriksa dan menyetujui Berita Acara
Pemeriksaan yang dibuat Penyidik, maka dia wajib membawa dan mempertahankan BAP
tersebut di sidang Pengadilan. Sebenarnya ada dua asas yang harus dipergunakan,
namun bertolak-belakang dalam proses ini: a)Semua
tindak pidana yang cukup bukti, wajib
di bawa ke sidang pengadilan, kecuali
kepentingan umum menghendaki penutupan perkara tertentu; dan b)Hanya
apabila kepentingan umum menghendakinya, maka setiap tindak pidana tertentu
yang cukup buktinya, wajib
diselesaikan di sidang pengadilan.Baik dalam asas pertama dan kedua, JPU diberi
kesempatan menilai perlunya suatu tindak pidana diteruskan ke siding pengadilan[13].
Menurut
saya, dalam pelaksanaan KUHAP 1981 sekarang, maka JPU diposisikan hanya sebagai
“kurir pembawa BAP” dan yang kemudian bertugas mempertahankannya di muka sidang
pengadilan.
- Tentang Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)
Konsep
HPP ini dalam rancangan sebelumnya dinamakan Hakim Komisaris, mengikuti istilah
yang dipergunakan dalam hukum pidana Belanda.Sebenarnya HPP ini sudah diusulkan
dalam rancangan pertama KUHAP 1981 (pemrakarsa adalah Prof. Umar Senoadji
sebagai Menteri Kehakiman), tetapi ditolak oleh pihak Kepolisian dan pihak
Kejaksaan, karena dianggap akan melakukan intervensi pada wewenang mereka
masing-masing,yaitu penyidikan dan penyusunan dakwaan.Maksud proses ini adalah untuk
“mengawasi” agar penyidikan dan penuntutan tidak dilakukan dengan
sewenang-wenang, dan hanya yang benar-benar cukup bukti dan diperlukan untuk
kepentingan umum dibawa ke sidang pengadilan. KUHAP 1981 memakai lembaga “pra-peradilan”, meskipun secara
harafiah hanya dalam hal penangkapan dan penahanan. Namun menurut saya meskipun
tersangka tidak ditangkap/ditahan, dia berhak meminta hakim pra-peradilan
memeriksa apakah memang ada cukup bukti menyatakannya sebagai Tersangka.Mengapa?
Karena status tersangka akan berakibat adanya berbagai pembatasan HAM yang dapat
dilakukan pada dirinya dan hartanya (tidak dapat ke luar negeri, siap untuk
diperiksa setiap waktu, penggeledahan, penyitaan ). Konsep dasarnya adalah
mencegah kesewenang-wenangan Penyidik dan JPU, yang berasumsi subyektif
terhadap Tersangka[14].
*Makalah ini telah disampaikan sebagai Kuliah Tamu pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada tanggal 7 April 2016.
[1] Pemahaman sejarah pembentukan WvS H-B ini penting, agar kita dapat
lebih baik menyusun KUHP Nasional kita. Jangan lupa akan ungkapan “Apa yang ada
pada masa sekarang adalah akibat masa lalu, dan apa yang kita perbuat untuk
keadaan sekarang ini, akan berakibat pada keadaan yang akan datang”.
[2]Teks bahas Belanda yang berlaku sampai sekarang dapat dibaca dalam buku
kumpulan peraturan Engelbrecht,1989,De Wetboeken, Wetten en Verordeningen,
Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie – (Di dalam jilid ini
dicantumkan undang-undang, peraturan-peraturan, ordonansi-ordonansi,dll, dari
zaman Hindia Belanda yang masih berlaku sampai sekarang),P.T.Ichtiar Baru – Van
Hoeve, Jakarta., halaman 1223 – 1310.
[3].Ada beberapa terjemahan WvS menjadi KUHP yang dipergunakan oleh
berbagai pihak di Indonesia, di kalangan akademisi banyak dipergunakan
terjemahan Prof.Moeljatno, gurubesar Hukum Pidana di FH-UGM (1960-an). Di UI
dan di PTIK/AHM tahun 1950-an beredar Diktat Perkuliahan Prof.Satochid
Kartanegara, gurubesar Hukum Pidana UI/PTIK/AHM yang memuat teks-teks KUHP
dalam bahasa Belanda dan terjemahannya – tetapi Prof.Satochid selalu memakai
teks Belanda dalam perkuliahannya. Terjemahan KUHP yang terbaru adalah dari Prof.Andi
Hamzah dengan Edii Revisi-nya tahun 2008.
[4] Teori hukum Indonesia harus dibangun dari argumentasi dan
yurisprudensi dalam praktek hukum Indonesia, berdasarkan teks undang-undang
yang berbahasa Indonesia. Dengan cara begitulah akan berkembangnya ilmu hukum
pidana Indonesia.Sekarang kita “dipaksa” memakai teori hukum asing !
[5] Secara resmi R-KUHP ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono tanggal 11 Des 2012 ke DPR – namun karena ada pergantian anggota DPR
dan pergantian Presiden, maka menurut saya secara efektif baru tahun 2014
diterima oleh DPR baru dan tahun 2015 menjadi program Presiden Joko Widodo –
karena itu saya namakan R-KUHP 2014.
[6] Asas legalitas memang menuju kepada kepastian hukum, namun tidak
kalah penting adalah asas rasa keadilan dalam masyarakat – adanya “delik adat”
dengan “kewajiban adat” mengutamakan rasa keadilan.
[7] Maksud “alternatif” adalah adanya pidana lain yang diancamkan agar
dapat dijatuhkan hakim, misalnya “seumur hidup” – jadi asasnya berbeda dengan
di Singapura untuk delik narkoba.
[8] R-KUHP berusaha mengutamakan denda sebagai sanksi, agar mudah
mengubah bila ada inflasi, maka digunakan model “kategori” – “double track system” juga bertujuan
mengurangi narapidana dalam Lapas.
[9] Ketentuan ini hanya menegaskan kembali asas yang sudah ada dalam UU
No.1 Drt/ 1951
[10] Sistem pemerintahan pamong praja kolonial adalah sebagai berikut:
Dibawah Gubernur Jenderal (yang mewakili Raja Belanda di Indonesia) terdapat
para Residen, Asisten Residen dan Kontrolir yang semuanya orang Belanda (totok
atau campuran/indo). Di bawah ini baru terdapat pamong praja Indonesia, mulai
Regent (Bupati), Patih, Wedana, Asisten Wedana dan terakhir Kepala Desa. Cara
pemerintahan ini yang dinamakan “indirect
rule”,dengan mempergunakan administrator bumiputera untuk memerintah rakyat
dengan pejabat-pejabat Belanda dalam posisi-posisi strategis sebagai pengawas.
Dan dari Kepala Desa sampai Residen, semua mempunyai kewenangan kepolisian (De uitoefening van de politie – Pasal 1,
2, 3 HIR 1941).
[11] Yang perlu kita simak dari sejarah ini adalah: 1)Belanda (yang
dianggap kolonial) telah mencoba untuk lebih memperhatikan HAM Tersangka dan
Terdakwa serta Terpidana melalui HIR 1941, namun tidak sempat mendidik aparat
Indonesianya (polisi, jaksa dan hakim) memakainya. 2)Kalau pada tahun 1945 –
1981 penegak hukum kita dianggap banyak melanggar HAM, hal itu adalah karena
budaya-kerja mereka terbawa oleh cara kolonial IR 1926 (bukan HIR 1941) dan sistem polisi militer Jepang (Kempettai).
3)Kritik sekarang terhadap KUHAP 1981 menunjukkan, bahwa perubahan
undang-undang saja tidak mungkin mengubah budaya kerja aparat hukum kita. Perlu
“revolusi mental” aparat hukum kita agar mereka dapat dianggap menghormati HAM
Tersangka. Terdakwa dan Terpidana.
[12] R-KUHAP ini juga
disampaikan ke DPR oleh Presiden SBY pada Desember 2012 – tetapi baru efektif
tahun 2014,dan tahun 2015 menjadi program Presiden Jokowi – karena itu saya
namakan R-KUHAP 2014.
[13] Kedua asas ini adalah asas
diskresi JPU (Prosecutorial Discretion)
dan merupakan ke3bijakan yang dapat diberikan oleh Jaksa Agung kepada
jajarannya. Untuk yang pertama, misalnya delik korupsi dan narkoba, semua wajib
ke Pengadilan, tetapi untuk yang kedua, misalnya kasus “Nenek Minah” dan delik
harta benda yang serupa, maka penyelesaian cukup di Kejaksaan.Dalam kasus yang
serius (seperti tuduhan korupsi Pejabat Tinggi atau debat tentang persangkaan dilakukannya
delik oleh Pejabat Tinggi), maka Jaksa
Agung menggunakan “hak oportunitasnya” atas dasar kepentingan umum. Kewenangan
Jaksa Agung ini dinamakan “asas oportunitas” dan bukan asas diskresi.
[14] Memang lembaga hukum dalam KUHAP 1981 dibuat serupa dengan lembaga habeas corpus di hukum acara Amerika
Serikat, memberikan hak kepada Tersangka untuk melawan penangkapan atau penahanannya.
Lembaga ini diajukan a.l.oleh Adnan Buyung Nasution dkk, untuk melawan
kesewenang-wenangan Penyidik dan JPU dalam proses peradilan antara tahun 1945 –
1981 ( antara lain disuarakan oleh PERADIN dalam Seminar Hukum Ke-II, 1968, di
UNDIP, Semarang). Sekarang ada cara melakukan intimidasi kepada seseorang
“tersangka” yaitu dengan “diumumkan ke
media massa tetapi tidak ditangkap ataupun ditahan”. Dengan cara ini, maka tidak ada batas waktu untuk membawa
seseorang ke Pengadilan untuk membela diri perkaranya. Dari beberapa kasus
dikabarkan juga adanya penyalahgunaan cara ini, dengan meminta “balas-jasa”
agar “tersangka” ini tidak ditahan. Karena itu, maka seharusnya ketentuan Pra-Peradilan juga berlaku bagi mereka yang tidak
ditahan, tetapi kasusnya “diambangkan” sampai berlarut-larut, dengan adanya
dugaan itikad buruk dari Penyidik dan JPU.
