Pendidikan Hakim Yang Terpadu Dengan Seleksinya

PENDIDIKAN HAKIM YANG TERPADU DENGAN SELEKSINYA*

(Suatu Saran Model Integrasi Pendidikan dan Seleksi Pengangkatan Calon-Hakim

untuk Menghadapi Kritik Tiada-Henti terhadap Hakim Indonesia)

Pengantar

Terpadu atau terintegrasi berarti ada kesatuan antara sistem seleksi dan sistem pendidikan/ pelatihan hakim. Apakah hal ini belum terjadi sekarang ? Menurut saya belum, karena hasil seleksi belum/tidak menghasilkan “mereka yang terbaik” dari para pelamar. Dan pendidikan/pelatihan juga tidak mencari “mereka yang terbaik” diantara

para peserta pendidikan dan atau pelatihan.

Persepsi masyarakat adalah bahwa untuk lulus dalam suatu seleksi pegawai negeri (termasuk untuk jabatan hakim) seorang peminat harus dibantu dengan dana dan koneksi.Memang seleksi administratif (ijasah; umur; jender.dsbnya) serta fisik (tinggi-berat badan; kesehatan mata & telinga; ketahanan jasmani, dsbnya) dapat merupakan seleksi yang cukup obyektif, meskipun unsur subyektif dan manipulasi – misalnya “titipan”- masih sering  dilaporkan. Tetapi kalau sudah memasuki tahap “tes/ujian” dan wawancara, maka unsur subyektivitas penguji/pewancara sering dipertanyakan umum.

Mengenai pendidikan/pelatihan pun, persepsi masyarakat adalah “pasti lulus”, kecuali peserta pendidikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menarik perhatian umum dan/atau melanggar disiplin secara sangat serius.Hasil ahir kemampuan menerima bahan pendidikan/pelatihan, atau “kemampuan intelektual” tidak terlalu dipersoalkan.Semua akan lulus, meskipun ada yang dengan nilai “sedang” – “cukup” – dan “baik”. Tetapi semua hampir pasti akan  jadi calon-hakim ! Apakah ini buruk ? Di bawah akan disampaikan pendapat saya. 

Menurut pengamatan saya, adalah kebiasaan di Indonesia melakukan pendidikan persiapan menduduki suatu pekerjaan (profesi) pemerintahan tertentu di Indonesia dengan prosedur dan tahap-tahap sebagai berikut :

(a) Melakukan seleksi umum terhadap pengumuman adanya lowongan kerja di bidang Pemerintahan, berdasarkan pemeriksaan administratif (misalnya: jender,umur, pendidikan formal, pendidikan khusus, dll) dan fisik (kalau dipersyaratkan, seperti tinggi badan, mata, dan kesehatan pada umumnya);

(b) Mereka yang terpilih, kemudian melalui suatu pendidikan/latihan sesuai dengan pekerjaan yang merupakan tujuan seleksi (hakim,jaksa, polisi, militer, dsbnya);dan

(c) Yang terpilih ini langsung “diangkat/ditetapkan” sebagai calon-pegawai (sipil atau militer) dan memasuki pendidikan/latihan; dan kecuali mereka sangat “tidak –berkemampuan” (incompetent) atau melakukan pelanggaran disiplin berat, mereka akan menduduki jabatan/pekerjaan untuk apa seleksi dilakukan.

Secara singkat prosedur ini adalah : seleksi umum administratif dan fisik, pendidikan/ latihan, dan  pengangkatan sebagai calon-pegawai.  Isyu yang ingin dibahas :

A) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hakim-hakim yang akan datang, adakah  prosedur di atas sudah memadai ?

B) Bagaimana sebaiknya peran Komisi Yudisial yang turut bertanggung jawab atas peningkatan kepercayaan  masyarakat terhadap profesi hakim ?

Makalah ini bertujuan untuk mengajak kita mendiskusikan sistem perekrutan, seleksi, pendidikan/latihan dan penentuan calon-hakim yang sekarang berlaku. Karena saya sudah punya acara Komisi Hukum Nasional di Jambi pada waktu yang bersamaan dengan pertemuan ini, maka mohon maaf tidak dapat saya sampaikan secara lisan dan mengikuti diskusi. Mohon makalah ini dapat juga dijadiakan bahan acuan diskusi dalam pertemuan Komisi Yudisial hari ini.

Apakah prosedur yang berlaku sudah memadai ?

Tidak dapat disangkal bahwa prosedur ini sudah lama berlaku dan tentu sudah diuji manfaat dan kepatuhannya pada peraturan yang berlaku. Tetapi dalam masa reformasi ini justru perlu kita uji kembali apa yang sudah biasa itu masih benar dalam keadaan sekarang. Beberapa kritik/saran saya (pernah diajukan dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh Mahkamah Agung – pada masa Ketua MA Prof Bagir Manan) adalah sbb:

(1) Sekarang mereka yang sudah masuk dalam pendidikan/pelatihan sudah 95% pasti akan menjadi hakim (meskipun masih ada predikat calon).Kenapa ? Karena mereka sudah menjadi “calon-pegawai negeri”. Apalagi bila mereka selesai/tamat pendidikan, tidak ada (sukar) kemungkinan untuk menolak mereka. ini Apa yang salah dengan hal ini ?

(a) Dalam pendidikan/pelatihan baru akan telihat jelas kemampuan intelektual mereka yang sangat diperlukan hakim yang baik (di luar negeri “top 10%”  dari suatu kelas pendidikan jadi hakim, yang lain jadi JPU 25% dan sisanya 65% ke luar jadi advokat,dll).Maka seharusnya di Indonesia ada ujian dan kompetisi, sehingga misalnya hanya maksimal 50% yang lulus pendidikan/pelatihan disalurkan untuk karier sebagai hakim, sisanya adalah  untuk karier panitera atau staf administrasi pengadilan.

(b) Bukan rahasia lagi bahwa di Indonesia proses seleksi administratif (dan fisik) dapat direkayasa, termasuk tes pengetahuan umum tentang hukum, dll. Karena itu tidak ada jaminan kualitas calon yang masuk.Ungkapan “garbage in, garbage out” perlu diperhatikan di sini.Karena itu sebaiknya penanganan rekrutmen peserta pendidikan/pelatihan diserahkan kepada suatu Tim atau Lembaga di luar struktur pengadilan.

(c) Dalam pendidikan/pelatihan yang memakai sitem ujian sebagai seleksi, akan dapat dipantau siapa benar “punya bakat” untuk menjadi hakim yang pandai secara intelektual, punya integritas (bercita2 jadi hakim yang bersih), dan punya rasa keadilan (empati pada keadaan seorang terdakwa atau rasa keadilan dalam masyarakat),dll. Ujian akhir harus dilakukan melalui suatu Tim atau Lembaga di luar struktur pengadilan,terutama di luar badan pendidikan/pelatihan (Diklat MA).

Catatan ;Bila 95%-100% peserta pendidikan/pelatihan ”dijamin”pasti lulus untuk jadi hakim, maka pendidikan/pelatihan ini sekedar kursus penambah pengetahuan (dan mungkin disiplin), sehingga “jeruk-jeruk yang kurang sehat” juga akan terbawa dalam sistem karier hakim dan dapat mengkontaminasi mereka “yang sehat” !

(2) Seleksi peserta pendidikan/pelatihan hakim harus “transparan” dan “akuntabel” serta diserahkan pada pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan jajaran pengadilan (universitas dan LSM, misalnya). Peserta yang terseleksi masuk pendidikan/pelatihan harus berjumlah lebih banyak dari yang diperlukan untuk waktu bersangkutan.Mengapa harus begini ?

(a) Undang-undang mensyaratkan bahwa seleksi harus memenuhi kriterium transparansi.Kalau kita bersedia untuk “jujur”, maka kita harus mengakui bahwa banyak kendala untuk perilaku seperti ini, kecuali kita serahkan pada pihak ke-3 yang dipercaya masyarakat.

(b) Agar hasil pendikan/pelatihan benar-benar dapat menguji kecerdasan peserta,maka Peserta harus dipacu untuk “bersaing” mendapatkan ”jatah” kursi calon-hakim yang diperlukan. Harus ada yang tidak-lulus ! Jangan ada pendapat ”sudah terjamin jadi calon-hakim, angka ”pas-pasan” juga tidak apa-apa ! Bagaimana dengan mereka yang sudah ”terlanjur” jadi calon-pegawai negeri (sesuai peraturan yang sekarang berlaku) ?

(3) Pemecahan yang masih dalam kerangka undang-undang,dan tidak ”merugikan”peserta pendidikan/pelatihan adalah bahwa mereka tetap akan bekerja di dalam sistem peradilan, namun bukan sebagai hakim (misalnya meniti karier sebagai panitera dan pada kesempatan lain mengikuti lagi pendidikan/pelatihan hakim).

Bagaimana sebaiknya peran Komisi Yudisial R.I ?

Bilamana kita sependapat bahwa ”KY adalah kawan-seperjuangan MA” (mitra-MA)

untuk mengembalikan citra MA sebagai ”pemangku tertinggi hukum dan keadilan di Indonesia” (pernah dipegang oleh Hooggerechtshof van Nederlands-Indie !), maka MA harus mau ”menggandeng” KY, mulai dari persiapan untuk seleksi peserta sampai dengan pengumuman lulusan pendidikan/pelatihan menjadi (calon-)hakim. Mengapa KY dan bukan lembaga lain, seperti universitas atau LSM ? Pendapat saya  adalah karena KY diserahi tanggung jawab Konstitusi untuk ”menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Ini bukan sekedar kewenangan,tetapi juga adalah tanggung-jawab, KY harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa sejak dibentuknya KY, memang calon-hakim yang masuk jajaran sistem peradilan akan merupakan orang-orang terseleksi jang selalu akan ”menjaga perilakunya agar: terhormat dan bermartabat luhur”.

(1) Pada tahap persiapan seleksi KY harus menjaga bahwa kriterium yang ditentukan peraturan (UU dan ketentuan-ketentuan derivatfnya) memang akan mencerminkan target mencari calon-calon yang mempunyai hati-nurani mencari keadilan.

(a) Prosedur formal dan obyektif harus dirumuskan bersama, dengan mewaspadai keadaan lapangan. Tanpa “politik uang-pelicin” pun, harus diwaspadai keinginan hakim-hakim (senior dan/atau agung) agar kerabatnya ”harus lulus” rintangan pertama (waspadai “nepotisme”);

(b) Sistem seleksi dilakukan “serupa” yang dilakukan dalam sistem ”penerimaan mahasiswa baru untuk universitas” – komputerisasi dan ada pengumuman terbuka.

(2) Pada tahap pendidikan/pelatihan (yang diselenggarakan DikLat MA) KY harus menjaga bahwa pengajar Diklat bukan ”hakim/mantan-hakim yang reputasinya cacat-berat” ataupun ”pengajar” (hakim/mantan-hakim dan dosen-advokat) yang mengajar sekedar untuk “mengisi-waktu” dan/atau untuk “menebar-budi” (sebagai human investment, dikala nanti ada perkara di pengadilan mantan-muridnya).

(a) Tdak berarti bahwa pimpinan dan anggota staf Diklat kehilangan kebebasan dalam menjalankan kewenangannya, tetapi setiap pilihan pengajar harus dapat dipertanggungjawabkan (harus akuntabel), bilamana dipertanyakan oleh KY.

(b) Tidak berarti pendidikan/pelatihan harus diserahkan pada pihak ketiga (misalnya, Universitas), tetapi mencari mitra-kerja sebagai penasihat pendidikan harus dilakukan, karena selama ini terlihat bahwa pimpinan/anggota staf Diklat tidak meniti karier penuh di bidang pendidikan (sering dimutasi,sehingga pengalaman mengelola pendidikan/pelatihan tidak menjadi tujuan karier mereka).

(3) Pada tahap pelaksanaan pendidikan/pelatihan dan ujian ahir peserta-didik,KY juga harus turut memantau bahwa para peserta-didik ini memang serius ingin menjadi ”hakim-yang-baik” (bukan sekedar jadi hakim atau pegawai-negeri). Perlu ada ”track record” pendidikan/pelatihan mereka (terlambat menyerahkan tugas – kecurangan dalam pembuatan makalah [seperti plagiaat] – nilai akademis rendah, tidak disiplin,dsbnya).

Kesimpulan

Dari uraian di atas saya ingin menarik kesimpulan :

(1)-MA harus dengan lapang-dada mau mengkoreksi ketentuan dan kebiasaan mereka untuk mendidik/melatih hakim-hakim Indonesia, apabila memang serius ingin memperbaiki kritik terhadap hakim-hakim Indonesia [hakim Indonesia bukan saja dicurigai tidak jujur, tetapi juga a.l tidak siap dalam pengetahuan hukumnya  (incompetent in legal matters)];

(2)-KY harus bersedia untuk membantu MA dalam memberi saran-saran sebagai mitra-kerja yang baik, tidak sekedar memberi kritik dan bertindak sebagai “pengawas”eksternal perilaku hakim yang menyimpang, tetapi juga memajukan gagasan-gagasan dalam rangka pembinaan hakim, terutama tentang peningkatan pengetahuan hukum mereka.

(3)-Ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai Undang-undang,maupun peraturan derivatifnya, harus ditafsirkan bersama oleh MA dan KY dalam rangka mempersiapkan kader-kader Hakim Tinggi dan Hakim Agung karier yang dapat memperbaiki citra sistem peradilan di Indonesia.

REFERENSI:

1.UU No.49/2009 (tentang Peradilan Umum)– Pasal 14 dan 14A

2.UU No.50/2009 (tentang Peradilan Agama) – Pasal 13 dan 13A

3. UU No.51/2009 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara)– Pasal 14 dan 14A

*Makalah ini telah disampaikan dalam Seminar di Komisi Yudisial tentang “Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu” di Jakarta, 15 November 2010.

Menimbang Pilkada Langsung : Untung - Ruginya ?

MENIMBANG PILKADA LANGSUNG

UNTUNG RUGI PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK-LANGSUNG ?*

(Suatu Pemikiran Awal Untuk Diskusi)

Pengantar

Polemik Pilkada Langsung terjadi di bawah dua isyu utama. Yang mendukung menyatakan bahwa ini adalah salah satu dasar perubahan yang diinginkan masyarakat pada awal Era Reformasi. Rakyat menginginkan ditegaskannya hak mereka untuk secara langsung turut memilih pimpinan di bidang eksekutif mereka (yang menjalankan roda pemerintahan: Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota). Yang menolak merujuk kepada Sila ke-4 Pancasila yang mengandung paham  “Demokrasi Pancasila” yang berintikan “demokrasi melalui perwakilan” (democracy by representation). Sila ke-4 ini menyatakan :”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” – suatu cara demokrasi melalui musywarah oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih[1]. Apa untung-rugi kedua cara ini ? Yang pertama,yang langsung, dimana setiap warga yang berhak memilih menentukan pilihannya, siapa akan jadi gubernur dan bupati. Ataukah yang kedua, yang tidak-langsung, di mana para warga menyerahkan pilihannya kepada wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

Isyu Korupsi

Di belakang debat: poses “hak-langsung” dan proses “hak-diwakili” sebagai isyu “Demokrasi-Liberal” vs “Demokrasi-Pancasila”, sebenarnya  ada isyu yang lebih besar, yaitu tentang “money politics” (demokrasi-politik-uang atau DPU).Terbongkarnya “luka-lama” pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu bahwa kekuasaan politik dapat menghasilkan kekayaan berlimpah bagi perseorangan, dengan kasus-kasus korupsi, menurut saya, adalah isyu utama dalam debat ini. Yang menentang proses “hak-langsung” berdalih bahwa pengalaman selama Era Reformasi ini, dan terutama pada pemerintahan 5 tahun terakhir, membuktikan bahwa Pilkada-langsung membutuhkan banyak dana (untuk kampanye dan “membeli-suara”), yang kemudian “harus dibayar-kembali” oleh eksekutif-terpilih (gubernur, bupati, walikota) melalui “pilihan/dukungan-proyek” dan “penentuan-anggaran”. Sebaliknya yang menentang proses“hak-diwakili”  menyatakan masalah penyalahgunaan - kekuasaan dan tanda-terima-kasih oleh eksekutif terpilih, tidak akan hilang dengan menyerahkan kewenangan memilih kepada wakil-rakyat di DPRD, mungkin malah bertambah, karena sekarang Partai Politik melalui fraksi-fraksinya dapat “lebih-kuat” menutut dan mendesak “balas-jasa” (dengan kemungkinan pula di “desak” oleh pusat kekuasaan Partai Politik).

Pilkada Langsung Mendidik Rakyat ?

Suatu argumen yang mendukung Pilkada-langsung adalah perlunya kita mendidik rakyat tentang hak mereka untuk melalukan pilihan dan tentunya mengawasi pula pilihannya itu. Tanggung-jawab melalukan pilihan yang tepat tanpa “terpaksa” oleh tekanan orang lain, adalah yang yang akan menjadikan proses ini positif bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Namun, proses pembelajaran ini harus berlanjut pula pada para eksekutif terpilih, bahwa mereka harus taat pada janji mereka selama kampanye dengan sanksi tidak akan terpilih kembali dalam Pilkada berikut, bila ingkar-janji. Rakyatpun harus diberi pendidikan untuk mengawasi dan menuntut janji-janji kampanye. Kegagalan pejabat-terpilih untuk melaksanakan janjinya (berdusta), ataupun  kemudian gagal (tidak mampu/berhasil), harus pula dipertanggunjawabkannya. Pendeknya ada proses pembelajaran, baik bagi pemilih maupun terpilih. Suatu proses yang positif untuk mengubah masyarakat Indonesia, ke arah menjadi suatu masyarakat modern yang demokratik.

Pilkada Langsung Dasar Asas Desentralisasi ?

Pilkada langsung sering dikatakan adalah hasil pemikiran untuk memberi otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah (UU No.32/2004). Seperti pernah dikemukakan dalam sebuah  karangan sebelumnya, maka diperlukan kemampuan manajerial pada Pemda bila kita ingin bahwa desentralisasi ini membawa kemajuan pembangunan di daerah bersangkutan. Kemampuan manajerial yang baik dapat mulai dididik melalui kesadaran warga bahwa mereka mempunyai hak-kontrol langsung atas pejabat-pejabat Pemda dan sebaliknya para pejabat juga punya kesadaran adanya kewajiban akuntabilitas kepada publik. Pembangunan akan melibatkan dana – dana yang besar yang merupakan “milik publik” (public funds), yang harus dipertanggungkan penggunaannya kepada masyarakat. Isyu “money politics” atau “demokrasi politik-uang” berhubungan erat dengan dana-dana pembangunan ini.

Pilkada Langsung Membawa “money politics” ?

Untuk masyarakat yang masih sederhana dalam berpolitik, maka Pilkada langsung memang dapat menjerumuskan mereka dalam “demokrasi-politik-uang”. Sepuluh tahun terakhir (2004 – 2014) memang membawa kekecewaan – ternyata banyak sekali pimpinan Pemda yang tersangkut peristiwa korupsi, ada gubernur, bupati, walikota dan jajaran bawahan mereka. Juga terdapat anggota DPRD serta jajaran bawahan mereka. Semua dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Pilkada langsung. Tetapi benarkah penafsiran ini dan apakah ini memang akibat dari Pilkada langsung ?

Untung-Rugi Cara Langsung atau  Melalui DPRD ?

Kalau ditinjau dengan kaca-mata KPK, menurut saya, tidak akan ada bedanya kesempatan korupsi (money politics) pada Pilkada yang langsung oleh rakyat dan yang melalui wakil rakyat di DPRD. Kesempatan korupsi sama saja, pada yang pertama pengumpulan dana kampanye juga harus dibantu oleh Partai Politik disamping adanya “donor” individual ataupun korporasi. Pada yang kedua, memang Partai Politik merupakan sponsor utama, tetapi mereka juga akan mencari bantuan dana dari “donor” hartawan ataupun korporasi. Semua pada waktunya akan meminta agar “budi” mereka mendapat balasan (umumnya melalui bantuan pemenangan tender proyek). Kecuali kemungkinan akan terjadi “pilih-kasih” dalam  pemenangan tender proyek, kemungkinan lain adalah penggelembungan harga proyek (mark up).      

Jadi kedua alternatif tersebut punya kerugian yang sama, yang bukan datang dari perbedaan proses, tetapi dari sifat demokrasi ini sendiri : diperlukan dana untuk meyakinkan (kampanye) konstituen atau partai pendukung.Perubahan hanya mungkin terjadi bilamana ada “moral-baru” tumbuh dan berkembang pada masyarakat, yaitu: a)mengharap balas-budi dianggap “melanggar adat dan etika” Pemilu, dan b)sistem “ekonomi-rente” (ekonomi dengan jasa calo) diminimalisir dalam perekonomian Indonesia. Dapatkah ini terjadi ? Pada masyarakat kita di daerah pedesaan yang masih membanggakan sifat “gotong-royong” hal ini mungkin saja dapat terjadi, tetapi di daerah perkotaan atau masyarakat yang hidup dari perdagangan (segala sesuatu ditimbang dari aspek ekonomi),menurut saya, hal ini mustahil dilakukan. Jadi dalam kedua macam proses itu, kita harus tunduk pada kenyataan : penyumbang-dana akan meminta “balas-budi” pada waktunya dan/atau calon-terpilih akan memperhitungkan /mencari kembali biaya yang telah dikeluarkannya. Selama kedua cara ini tidak melanggar hukum, maka sebenarnya sifat ini adalah “manusiawi”.Jadi solusinya: buatlah aturan/hukum melalui Undang-undang atau putusan MK atau MA, cara mana yang boleh dan mana yang dilarang! Kemudian terapkan secara konsekuen, yang harus dimulai dengan pengawasan yang ketat dan pendididkan/sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai catatan terakhir, mungkin baik menyimak pendapat di bawah ini:

“Although representative government seems to us intimately connected with democracy, it need not be so, since the constituency that elects can be very restricted. … Representative government brings with it certain new dangers to democracy, different from those which tyranny brought in ancient times. It possible for a representative assembly to treat itself as absolute and to forget that it owes its position to popular election…. When the power is delegated to elected representatives, Rousseau calls the system ‘Elective Aristocracy’.”[2] [Terjemahan bebas: Meskipun pemerintahan melalui perwakilan terlihat bagi kita terkait erat dengan demokrasi, hal itu tidaklah perlu begitu, karena konstituen yang memilihnya dapat sangat dibatasi. … Pemerintahan melalui perwakilan membawakan bahaya-bahaya baru untuk demokrasi, berbeda dengan yang dibawa oleh tirani pada jaman kuno. Adalah suatu kemungkinan bagi suatu dewan perwakilan untuk menganggap dirinya (punya kekuasaan) absolut/mutlak dan melupakan bahwa mereka (sebenarnya) berkuasa berdasarkan pemilihan umum/publik. … Dalam hal kekuasaan diwakilkan kepada wakil-wakil yang dipilih, Rousseau menamakan sistem itu: “Ningrat/Aristokrasi Terpilih/Pilihan”].

*Tulisan ini telah disampaikan pada acara “Dialog Hukum kerjasama Komisi Hukum Nasional dengan Kantor Berita Radio (KBR) 68 H”,  Rabu, 24 September 2014.

---

[1] Untuk diskusi yang lebih rinci lihat:a)Tjipta Lesmana,2014,”Pancasila dan Pilkada Langsung”,Suara Pembaruan 9 September; b)Jerry Sambuaga,2014,”Polemik RUU Pilkada”,Suara Pembaruan 10 September; dan c)Jakob Tobing,2014,:”Pilkada Langsung Tak Bertentangan dengan UUD 1945”, Suara Pembaruan 19 September.

[2] Bertrand Russel,1953,What is Democracy ?,London:Batchworth Press Ltd. Hal 10-11.